TRIBUNNEWS.COM - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengkritik Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang 'tidak berfungsi' saat Israel terus membombardir Jalur Gaza, menewaskan 11.100 warga Palestina.

"Kita telah melihat sekali lagi, PBB dan organisasi internasional lainnya tidak berfungsi dan buta jika yang meninggal adalah seorang Muslim," kata Erdogan dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11/2023).

"Komunitas internasional sekarang perlu mengambil tindakan terhadap pembantaian tersebut. Namun, kami melihat bahwa Dewan Keamanan PBB sekali lagi menjadi tidak berfungsi," lanjutnya.

Menurutnya, penting untuk mengubah struktur di DK PBB.

Terutama, sistem veto yang memberikan hak istimewa kepada 5 negara yakni Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Prancis, dan Inggris, yang dapat membatalkan keputusan bersama di PBB.

“Sekarang penting untuk memperbarui struktur yang dibuat setelah Perang Dunia Kedua. Keanggotaan permanen dan sistem veto di PBB harus diubah,” katanya.

Baca juga: IMF: Konflik Israel-Hamas Dongkrak Inflasi di Eropa

Erdogan berpendapat, masa depan Jalur Gaza tidak bisa bergantung pada para pemegang hak veto di DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap Israel.

“Masa depan dunia dan kehidupan masyarakat tidak bisa diserahkan kepada belas kasihan 5 negara yang mempunyai hak veto,” kata Presiden Erdogan, dikutip dari France24.

"Gaza, pertama-tama, adalah tanah rakyat Palestina. Amerika harus menerima ini," tambahnya.

"Jika (Presiden AS) Biden memiliki pendekatan yang mengatakan 'Gaza bukanlah tanah rakyat Palestina, tetapi tanah para pemukim pendudukan dan Israel', maka tidak mungkin bagi kita untuk mencapai kesepakatan," lanjutnya.

Erdogan: Seharusnya, Pemegang Hak Veto Bukan Penentu Keputusan Dunia

Baca juga: Prancis Desak Israel Setop Bom Gaza, Netanyahu: Macron Buat Kesalahan Fatal

Lebih lanjut, Erdogan menegaskan, suara dari berbagai negara di dunia lebih menentukan daripada 5 negara pemegang hak veto PBB.

Ia merujuk pada pemungutan suara di PBB, yang menyerukan gencatan senjata setelah genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza, yang kini mencapai lebih dari 11.100 warga Palestina yang terbunuh.

"Pemungutan suara di PBB, dengan 121 negara yang mendukung Palestina, mereka adalah negara-negara yang menerima dunia lebih besar dari lima (pemegang hak veto)," katanya.