Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Korea Utara dikabarkan telah memberi tahu Jepang bahwa mereka berencana meluncurkan satelit pengintai militer untuk ketiga kalinya pada akhir bulan ini.

Pemberitahuan tersebut memicu kecaman langsung dari Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, yang mengatakan sistem pertahanan negaranya, termasuk kapal perusak Aegis dan rudal pertahanan udara PAC-3, siap menghadapi “situasi tak terduga” yang muncul.

Baca juga: Korea Utara Pastikan akan Segera Luncurkan Satelit Pengintai Militer Pertamanya

“Bahkan jika tujuannya adalah untuk meluncurkan satelit, penggunaan teknologi rudal balistik merupakan pelanggaran terhadap serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Kishida kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

“Ini juga merupakan masalah yang sangat memengaruhi keamanan nasional,” sambungnya.

Lantas, Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS), Korea Selatan dan negara-negara lain untuk mendesak Korea Utara agar tidak melanjutkan peluncuran tersebut.

Program Roket Sebagai Hak Kedaulatan

Pemerintahan Kim Jong Un telah berusaha meluncurkan satelit pengintai militer sebanyak dua kali pada awal tahun ini, tetapi peluncuran tersebut selalu mengalami kegagalan.

Pyongyang menganggap program roket luar angkasa dan militernya sebagai hak kedaulatan, dan mengatakan pihaknya merencanakan armada satelit untuk memantau pergerakan pasukan AS dan Korea Selatan.

Mereka juga telah melakukan berbagai upaya untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit "observasi", dua di antaranya tampaknya berhasil mencapai orbit.

Banyak pihak menilai satelit pengintai militer sangat penting untuk meningkatkan efektivitas senjata Korea Utara.