TRIBUNNEWS.COM - Surat kabar kenamaan di Belanda, NRC, awal bulan ini melaporkan bahwa pemerintah Belanda akan terus memasok suku cadang jet tempur F-35 ke Israel

Padahal, Belanda sudah diperingatkan bahwa Israel menggunakan F-35 untuk menyerang Gaza.

Sementara itu, surat kabar Belanda lainnya, NL Times, menyebut para menteri sudah menyurati parlemen Belanda tentang hal itu.

Surat itu berisi penegasan bahwa pemerintah akan terus mengirim suku cadang karena tidak ada bukti bahwa F-35 milik Israel terlibat dalam pelanggaran hukum kemanusiaan.

Pemerintah juga berujar bahwa pengiriman itu diperlukan karena Israel juga terancam oleh Iran dan negara-negara lainnya.

"Penghentian pengiriman suku cadang F-35 akan membatasi kemampuan Israel mengerahkan jet tempur itu dalam konteks ancaman regional itu," demikian laporan yang mengutip surat dari pemerintah, dilansir dari Sputnik Globe.

"Berdasarkan informasi saat ini tentang pengerahan F-35 milik Israel, tidak dapat dipastikan bahwa F-35 itu terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional."

Baca juga: Israel Sebar Pamflet, Larang Warga Gaza Kembali ke Utara selama Gencatan Senjata

Sementara itu, parlemen Belanda dijadwalkan menggelar rapat dengan para menteri pada hari Kamis, (23/11/2023).

Dalam rapat itu akan dibahas perang di Gaza dan pengiriman suku cadang F-35 ke Israel.

Sejumlah pihak dilaporkan mengecam pengiriman itu, termasuk Oxfam Novib, Amnesty Internasional, PAX, dan The Rights Forum.

Keempat organisasi itu sudah menggugat pemerintah Belanda yang terus mengirim senjata ke Israel.

Adapun saat ini diperkirakan sudah ada 14.000 orang yang tewas di Gaza, lebih dari 5.000 di antaranya adalah anak-anak.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) sudah memperingatkan bahwa Israel melanggar aturan perang di Gaza.

Oxfam Novib pada hari Selasa, (14/11/2023), berujar bahwa Belanda "setengah bertanggung jawab atas pelanggaran hukum perang" di Gaza karena terus mengekspor senjata ke Israel.

Baca juga: Gencatan Senjata dengan Hamas Bikin Marah Rakyat Israel, Netanyahu Terancam Dibunuh Ultranasionalis?

Oxfam dan organisasi lainnya juga menyebut Belanda menolak mengakui bahwa Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum perang.

Menurut Direktur Oxfam Novib Michiel Servaes, tindakan Israel mengebom Gaza telah membuat pihaknya tak bisa mengirimkan bantuan kepada warga sipil.

"Tak bisa dipercaya bahwa bom-bom ini dijatuhkan dengan bantuan militer Belanda. Ini harus dihentikan," kata Servaes dikutip dari Nl Times.

Sementara itu, Direktur PAX Martje van Nes menyebut bahwa Belanda memiliki aturan tentang ekspor senjata.

Belanda belarang ekspor senjata yang berkontribusi terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan.

Adapun Direktur Amnesty Internasional Dagmar Oudshoor berkata bahwa ekspor senjata dari Belanda ke Israel membuat Belanda berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Baca juga: Israel Bombardir RS Indonesia di Gaza Jelang Gencatan Senjata: 1 Orang Tewas, 3 Disandera

Gencatan senjata

Gencatan senjata antara Hamas dan Israel selama 4 hari resmi dimulai pada hari Jumat, (24/11/2023).

Selama gencatan itu diperkirakan akan ada pertukaran 50 tawanan Hamas dengan 150 warga Palestina yang ditawam Israel.

Diperkirakan awalnya akan ada 13 tawanan yang diserahkan kepada Palang Merah pada pukul 16.00 waktu setempat.

Tawanan lainnya akan dibebaskan tiap hari hingga gencatan senjata berakhir.

Ada kemungkinan gencatan senjata bakal diperpanjang apabila ada kesepakatan lagi tentang tawanan.

Akan tetapi, Israel sudah berniat untuk meneruskan perang selepas gencatan berakhir.

Selama gencatan 4 hari itu diperkirakan akan ada 200 truk yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sementara itu, pejabat Palestina mengklaim Israel akan membebaskan 39 tawanan pada hari pertama gencatan senajta.

Tiga puluh tawanan itu terdiri atas 24 wanita dan 14 remaja laki-laki di Tepi Barat.

Baca juga: Israel Mengaku Bunuh Panglima Hamas Amar Abu Jalalah dalam Serangan di Khan Younis

(Tribunnews/Febri)