TRIBUNNEWS.COM -- Spanyol terus mengarahkan agar Uni Eropa mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez menyebut, kalaupun UE tidak melakukan hal yang sama, maka negaranya tetapakan mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Spanyol saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Uni Eropa, yang akan diambil alih oleh Belgia pada bulan Januari.

Baca juga: Gencatan Senjata di Gaza, Al-Qassam Klaim Fakta Mencengangkan, Al-Quds: Tak Akan Ada Bendera Putih 

Sanchez dan rekannya dari Belgia, Alexander De Croo, berbicara kepada wartawan di perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza, tepat sebelum “jeda kemanusiaan” yang ditengahi Qatar dan pembebasan 13 sandera Israel.

Ketika ditanya apakah dia akan mendukung pengakuan sepihak terhadap negara Palestina, Sanchez menyatakan bahwa “saatnya telah tiba” bagi UE dan “komunitas internasional” lainnya untuk melakukan hal tersebut.

“Penting jika banyak negara anggota UE melakukan semuanya bersama-sama,” kata PM Spanyol. “Jika tidak demikian, tentu saja Spanyol akan mengambil keputusannya sendiri.”

Pada hari Kamis, Sanchez dan DeCroo bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, sebagai bagian dari misi regional mereka untuk menghentikan konflik di Gaza.

Setelah pertemuan dengan Netanyahu, Sanchez mengatakan kepada wartawan bahwa “saat ini, perdamaian berarti pembentukan negara Palestina yang mencakup Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, sesuai dengan resolusi PBB.”

Pada konferensi pers di Rafah, Sanchez menyerukan konferensi perdamaian “untuk menerapkan solusi dua negara,” di mana Israel dan Palestina akan diwakili.

Baca juga: BREAKING NEWS Baru Satu Jam, Israel Langgar Gencatan Senjata: Tembaki Warga Gaza di Salah al-Din

“Kita perlu mengganti kekerasan dengan harapan, dengan perdamaian,” tegas Sanchez. “Kita harus menawarkan masa depan yang penuh harapan kepada rakyat Palestina.”

Meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri, Israel harus tetap berada dalam batas-batas hukum kemanusiaan internasional, “dan hal ini tidak terjadi,” kata Sanchez, sambil menggambarkan serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap Gaza sebagai “pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak bersalah. warga sipil” dan “sama sekali tidak dapat diterima.”

Pembebasan Sandera

Sementara Times of Israel menyebutkan, kelompok militan Palestina Hamas membebaskan kelompok pertama sandera Israel pada hari Jumat (25/11/2023).

Ini adalah kelompok ang ditawan di Gaza sejak 7 Oktober, telah menyeberang dari Gaza ke Mesir, Times of Israel melaporkan.

Pembebasan 13 sandera dilaporkan diawasi oleh staf Komite Palang Merah Internasional (ICRC).
Ambulans organisasi tersebut dikatakan telah membawa kelompok tersebut dari Khan Younis di Gaza selatan ke penyeberangan Rafah di perbatasan Mesir.