TRIBUNNEWS.COM - Pada hari Rabu (6/12/2023), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, untuk mempercepat tindakan Dewan Keamanan PBB terhadap perang di Gaza.

Dilansir thenationalnews.com, Pasal 99 Piagam PBB belum pernah digunakan lagi selama beberapa dekade.

Pasal itu dikeluarkan setelah kegagalan berkali-kali Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel-Hamas.

Lebih dari 16.000 warga Palestina tewas dalam pemboman Israel sejak perang meletus pada 7 Oktober setelah serangan mendadak Hamas ke Israel yang menewaskan 1.200 orang.

Pasal 99 secara sederhana menyatakan bahwa, “Sekretaris Jenderal PBB dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”.

Baca juga: Sekjen PBB Keluarkan Surat Sakti Untuk Gertak Israel, Guterres: Gaza Dalam Bahaya

PBB menangani risiko krisis regional yang besar dengan sangat serius, di mana perang saudara atau konflik antara dua negara tampaknya akan menyebar, seperti halnya perang Israel-Gaza.

Para ahli juga khawatir konflik ini akan terjadi di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

Dokumen resmi PBB menggambarkan Pasal 99 mempunyai fungsi preventif, yakni meningkatkan kesadaran di tingkat internasional bahwa krisis yang sudah parah bisa menjadi lebih buruk.

Surat Gutterres kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, dimulai dengan mengutuk permusuhan selama lebih dari delapan minggu di Gaza dan Israel yang telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma di seluruh Israel dan wilayah Palestina.

Dia kemudian menjelaskan bagaimana fasilitas kesehatan di Gaza runtuh dan lebih dari 80 persen populasi 2,3 juta penduduk di wilayah tersebut telah mengungsi.

Penghentian pertempuran sejauh ini, termasuk gencatan senjata seminggu yang berakhir pada tanggal 1 Desember 2023, berkisar pada negosiasi antara sejumlah negara yang bertindak sebagai perantara antara Hamas dan Israel.

Sejauh ini, jeda tersebut sebagian besar bersifat transaksional, dan bukan berdasarkan upaya jangka panjang untuk menyelesaikan konflik panjang Israel-Palestina.

Kapan Pasal 99 terakhir kali digunakan?

Diterapkannya Pasal 99 mendesak negara-negara untuk kembali fokus pada penghentian permusuhan atau perang.

Namun penggunaan pasal tersebut jarang terjadi, sehingga menuai kritik dari para pengkritik PBB.

Baca juga: Desakan Gencatan Senjata Kembali Bergema, Sekjen PBB Antonio Guterres: Gaza jadi Kuburan Anak-anak