TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden kian mengisolasi Rusia akibat invasi skala penuhnya ke Ukraina sejak Februari 2022.

Gedung Putih menargetkan kontributor negara ketiga yang memperlengkapi invasi Rusia ke Ukraina.

Dilansir AP News, Washington menjatuhkan sanksi baru terhadap 150 individu dan entitas, mulai dari Rusia, Tiongkok, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), baik sanksi ekonomi dan diplomatik pada Selasa (12/12/2023).

Dengan dijatuhkannya sanksi ekonomi ini, Rusia menjadi negara yang paling banyak terkena sanksi di dunia.

Putaran sanksi terakhir kali dijatuhkan saat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengunjungi AS dan mengajukan meminta dukungan keuangan lebih kuat lagi untuk melawan invasi Rusia.

Meski Rusia digempur sanksi oleh negara-negara adidaya, belum ada dampak besar yang mempengaruhi perekonomian Moskow.

"Kremlin terus mengubah Rusia menjadi perekonomian masa perang, namun mesin perang (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak dapat bertahan hanya dengan produksi dalam negeri," ucap Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Politikus AS Minta Ukraina Serahkan Wilayah ke Rusia, Zelensky: Itu Ide Gila

Dilansir laman resmi Treasury.gov, pekan lalu, para pemimpin G7 menyerukan dukungan mereka terhadap Ukraina.

"Saat ini, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS, menerapkan komitmen yang dibuat oleh Pemimpin G7 dengan mengambil tindakan terhadap aktor negara ketiga yang secara material mendukung perang Rusia; menargetkan jaringan pengadaan militer Rusia dan pihak-pihak yang membantu Rusia memperoleh peralatan mesin, perlengkapan, dan bahan-bahan penting; dan semakin membatasi penggunaan sistem keuangan internasional oleh Rusia untuk melanjutkan perangnya di Ukraina," urai Departemen Keuangan AS dalam pernyataan yang diunggah di laman resminya.

"Sanksi kami hari ini terus memperketat pembatasan terhadap pemasok dan jaringan negara ketiga yang bersedia memberikan masukan yang sangat dibutuhkan Rusia untuk meningkatkan dan mempertahankan basis industri militernya," lanjut tulisan tersebut.

Departemen Keuangan AS juga mengambil tindakan untuk mengidentifikasi dan mengganggu individu, entitas, dan jaringan negara ketiga yang memfasilitasi, mengatur, dan memungkinkan transfer teknologi, peralatan, dan input utama ke pengguna akhir pangkalan industri militer Rusia.

Banyak dari barang-barang tersebut telah diidentifikasi oleh Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan, bersama dengan Uni Eropa, Jepang, dan Inggris, sebagai "barang-barang dengan prioritas tinggi" karena Rusia berupaya untuk mendapatkan barang-barang tersebut untuk program senjatanya.

Paket sanksi yang dikeluarkan pada Selasa (12/12/2023), juga menargetkan jaringan pengadaan senjata multinasional yang dipimpin oleh warga negara Tiongkok Hu Xiaoxun, perusahaan pertahanan swasta miliknya yang berbasis di Tiongkok, Jarvis HK Co, dan jaringan rekanan yang mengoordinasikan penjualan senjata dan komponen buatan Tiongkok ke Rusia.

Perwakilan Jarvis tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Associated Press.

Baca juga: Alexei Navalny Absen Sidang, Pengacara Akui Tak Bisa Hubungi Pemimpin Oposisi Rusia Sepekan Terakhir