TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tengah ditimpa kemalangan karena terancam dimakzulkan.

Selain itu, putranya yang bernama Hunter Biden kini menghadapi sejumlah dakwaan dalam kasus penggelapan pajak.

Fraksi Partai Republik di DPR AS berusaha memakzulkan Biden yang berasal dari Partai Demokrat.

Mereka menuding Biden dan keluarganya mengambil keuntungan yang tidak sah lewat kebijakan saat Biden masih menjadi Wakil Presiden AS tahun 2009—2017.

Dikutip dari Newsweek, Partai Republik telah menyelidiki Biden atas dugaan bahwa dia ikut campur dalam utusan bisnis Hunter dengan Tiongkok dan Ukraina. Hunter turut dituding menerima suap.

Semua tudingan itu dibantah oleh Gedung Putih. Kemudian, kuasa hukum Hunter dan Partai Demokrat mengkritik penyelidikan pemakzulan itu.

Menurut kubu Hunter, Partai Republik tidak bisa mendapatkan bukti untuk memakzulkan Biden.

Namun, kubu Republik berpendapat bahwa formalisasi proses pemakzulkan bisa memungkinkan mereka memanggil pihak Gedung Putih untuk bersaksi.

Baca juga: Daftar Presiden AS yang Dimakzulkan, Bill Clinton, Andrew Johnson, Donald Trump, Joe Biden?

Disebutkan sudah ada catatan perbankan sebanyak 40.000 halaman yang diajukan untuk diperiksa.

Di samping itu, ada kesaksian dari sejumlah orang, termasuk dari anggota Kementerian kehakiman.

Pemakzulan tersebut disebut berpotensi menghambat kampanya Biden yang ingin maju kembali sebagi capres tahun depan.

Kasus penggelapan pajak

Kementerian Kehakiman AS pada hari Kamis menuding Hunter tidak membayar pajak sebesar $1,4 juta atau sekitar Rp21,6 miliar.

Padahal, Hunter bisa menghabiskan jutaan dolar demi gaya hidup mewahnya.