Saat menjabat sebagai anggota dewan, pada tahun 1971, Biden memulai firma hukumnya sendiri.

5. Senat AS

Dari tahun 1973 hingga 2009, Biden menjalani karier yang cemerlang di Senat.

Selama menjabat di Senat, Biden mendapat penghormatan sebagai salah satu pakar kebijakan luar negeri terkemuka di Senat.

Biden menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri selama beberapa tahun.

Ia menempati berbagai posisi kebijakan luar negerinya termasuk mengadvokasi pembatasan senjata strategis dengan Uni Soviet, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Balkan, memperluas NATO untuk mencakup negara-negara bekas blok Soviet, dan menentang Perang Teluk Pertama.

Pada tahun-tahun berikutnya, ia menyerukan tindakan Amerika untuk mengakhiri genosida di Darfur dan menentang cara Presiden George W Bush menangani Perang Irak, khususnya menentang penambahan pasukan pada tahun 2007.

Selain kebijakan luar negeri, Biden adalah pendukung vokal undang-undang kejahatan yang lebih ketat.

Baca juga: Joe Biden Mengaku Geram setelah Kongres AS Resmikan Langkah Pemakzulan Dirinya

6. Ambisi Presiden

Pada tahun 1987, setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu anggota parlemen Partai Demokrat paling terkemuka di Washington, Biden memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden AS.

7. Kampanye Presiden 2020

Pada tanggal 25 April 2019, Biden menyampaikan bahwa ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020.

Meskipun ia dengan mudah memimpin sebagian besar jajak pendapat Partai Demokrat pada saat ia memasuki pemilihan, pencalonan Biden segera menjadi ujian berat bagi sebuah partai dengan basis yang semakin progresif.

Sementara itu, isu baru muncul pada bulan September 2019 ketika terungkap bahwa Presiden Trump telah menekan pemerintah Ukraina untuk menyelidiki Biden dan putranya Hunter.

Hal ini berasal dari keterlibatan Hunter sebelumnya dengan perusahaan energi Ukraina, Burisma Holdings, dan upaya Biden untuk memecat jaksa agung negara tersebut pada saat itu.

Dalam pidatonya tanggal 24 September, Biden menyebut tindakan Trump sebagai "penyalahgunaan kekuasaan".

Biden mengatakan dia akan mendukung pemakzulan jika presiden tidak bekerja sama dengan Kongres, sebuah topik yang semakin mendesak ketika Ketua DPR Nancy Pelosi memulai proses pemakzulan pada hari yang sama.

Sidang pemakzulan Trump berakhir dengan pembebasannya pada tanggal 5 Februari 2020

Pada 11 Agustus 2020, Biden mengumumkan Kamala Harris sebagai calon wakil presidennya.

"Saya mendapat kehormatan besar untuk mengumumkan bahwa saya telah memilih Kamala Harris—seorang pejuang yang tak kenal takut dan salah satu pegawai negeri terbaik di negara ini—sebagai pasangan saya," kata Biden.

Pada bulan Agustus, Biden secara resmi menjadi calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2020.

Baca juga: Wacana Pemakzulan Jokowi, Saiful Mujani: Bisa Dilakukan Jika Terbukti Menyalahgunakan Kekuasaan

8. Kemenangan Pemilu 2020

Pada 14 Desember 2020, seluruh 538 pemilih di Electoral College memberikan suara mereka, meresmikan kemenangan Biden atas Trump dalam pemilihan presiden.

Biden memperoleh 306 suara dan Trump memperoleh 232 suara.

9. Maju Pemilihan Presiden AS 2024

Pada 25 April 2023, Biden mengumumkan maju pemilihan presiden AS 2024.

Biden adalah calon terdepan dari Partai Demokrat, yang berusia 80 tahun.

10. Pemakzulan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) kembali menggelar proses pemakzulan presiden.

Pada Rabu (13/12/2023), DPR AS secara sah membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.

Jika komite memutuskan untuk melanjutkan pemakzulan, maka seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan pemungutan suara.

Apabila mayoritas memilih ya, Biden akan dimakzulkan, dikutip dari CNN.

Senat kemudian akan mengadakan persidangan dan memberikan suara (vote) apakah akan mencopot presiden dari jabatannya.

Baca juga: Partai Republik Gelar Sidang Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden, saat Jabatan Presiden Hampir Selesai

Terlepas dari kenyataan, semua anggota Partai Republik di DPR memilih untuk secara resmi membuka penyelidikan.

Beberapa tampak ragu-ragu untuk mendukung pemakzulan penuh, karena takut akan dampak politik yang besar.

Sebuah jajak pendapat dari CNN pada bulan Oktober menunjukkan bahwa 57 persen warga Amerika berpendapat bahwa Biden tidak seharusnya dimakzulkan.

Menurut Washington Post, angka tersebut antara 10 dan 14 poin lebih tinggi dibandingkan jajak pendapat serupa yang diambil mengenai sikap terhadap dua pemakzulan Donald Trump.

Bahkan jika DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden, kecil kemungkinan dia akan dicopot dari jabatannya.

Sebanyak 40 senator harus memilih untuk menghukum Biden agar hal itu bisa terjadi, dan dengan Partai Demokrat yang menguasai Senat, hasil tersebut hampir mustahil didapat.

Vote DPR AS pada Rabu (13/12/2023), bisa saja benar-benar membawa Biden dimakzulkan.

Dikutip dari BBC, pemakzulan bisa diartikan sebuah hukuman mati bagi seorang presiden.

Sudah berbulan-bulan pihak berwenang melakukan investigasi, tapi belum ada bukti konkrit yang menguatkan soal tuduhan pelanggaran yang dilkukan Biden.

Para anggota Partai Demokrat pun mengecam masalah ini, dan beberapa anggota Partai Republik juga bereaksi serupa.

Meski begitu, para pemimpin dari Partai Republik telah memupuk dukungan untuk meresmikan penyelidikan pemakzulan Biden, dengan argumentaasi bahwa pemerintah "menghalang-halangi".

"Para penyelidik memerlukan lebih banyak wewenng untuk mengumpulkan bukti," tegas Partai Republik.

Di satu sisi, Washington mengecam penyelidikan pemakzulan terhadap Biden.

Gedung Putih menilai penyelidikan pemakzulan Biden sebagai aksi politik yang dirancang untuk menjegal ayah Hunter Biden itu mencalonkan diri dan terpilih lagi sebagai Presiden AS 2024 mendatang.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)