TRIBUNNEWS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, Rabu (13/12/2023).

Padahal, penyelidikan informal yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir, tak menemukan bukti kesalahan Biden.

Diketahui, Partai Republik menuding Biden menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan menerima suap saat menjadi wakil presiden di pemerintahan Barack Obama.

Tak hanya Biden, keluarganya juga ikut diseret dalam tudingan tersebut.

Dikutip dari AlJazeera, DPR AS yang dikuasai Partai Republik, memberikan 221 banding 212 suara untuk menyetujui penyelidikan tersebut.

Baca juga: Upaya Pemakzulan Joe Biden, Bisakah Presiden AS Ini Dicopot dari Jabatannya?

Penyelidikan itu dilakukan untuk memeriksa apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari bisnis luar negeri sang anak, Hunter Biden (53).

Pemungutan suara soal penyelidikan pemakzulan berlangsung beberapa jam setelah Biden menolak panggilan untuk memberikan kesaksian secara tertutup.

"Kami tidak menganggap enteng tanggung jawab ini dan tidak akan berprasangka buruk terhadap hasil penyelidikan," kata Ketua Mike Johnson dan timnya dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.

"Tapi, catatan pembuktian tidak mungkin diabaikan."

Donald Trump, yang akan kembali bertarung melawan Joe Biden di pemilu mendatang, mendorong sekutunya di Kongres untuk bergerak cepat dalam memakzulkan sang presiden.

Desakan itu merupakan bagian dari seruan Trump yang lebih luas untuk membalas musuh politiknya itu.

Tetapi, Gedung Putih menolak inisiatif itu karena tidak berdasarkan fakta dan bermotif politik.

Di hari yang sama saat pemungutan suara digelar, anggota DPR AS dari Parati Demokrat bersatu menentang resolusi penyelidikan tersebut.

Mereka menyebutnya sebagai lelucon yang dilakukan pihak-pihak yang berseberangan untuk membalas dua dakwaan terhadap Trump.