Para diplomat mengatakan pada Minggu (17/12/2023), bahwa nasib rancangan resolusi Dewan Keamanan bergantung pada perundingan akhir.

“Kami telah terlibat secara konstruktif dan transparan di seluruh proses dalam upaya untuk bersatu dalam menghasilkan produk yang lolos,” kata seorang pejabat AS, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

AS ingin mengurangi nada bicara mengenai penghentian permusuhan, kata para diplomat.

Baca juga: Terowongan Terbesar Hamas Ditemukan, Israel: Ada Rel, Mobil Bisa Masuk, Membentang Sepanjang 4 Km

Rancangan teks tersebut, yang dilihat oleh Reuters, saat ini “menyerukan penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan.”

Para pejabat PBB dan badan-badan bantuan memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan di Gaza, kelaparan massal dan penyakit.

Resolusi dewan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Tiongkok, Inggris, atau Rusia.

Awal bulan ini, Washington memveto resolusi dewan beranggotakan 15 orang yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan militan Palestina di Gaza.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang kemudian menuntut gencatan senjata pekan lalu dan 153 negara memberikan suara mendukungnya.

AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.

Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel telah membombardir Gaza dari udara, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

Sekitar 19.000 warga Palestina telah terbunuh, menurut pejabat kesehatan Gaza.

Perkembangan Terkini

Masih dikutip dari AlJazeera, berikut ini perkembangan terkini pendudukan di Gaza:

- Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengumumkan pembentukan koalisi multinasional sebagai tanggapan terhadap serangan Houthi di Laut Merah.