Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menunda pemungutan suara untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza yang saat ini diagresi Israel.

Upaya ini dilakukan demi menghindari veto ketiga yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 orang. Awalnya mereka akan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (18/12/2023).

Namun upaya ini berulang kali tertunda karena para diplomat mengatakan UEA dan AS kesulitan mencapai kesepakatan dengan alasan penghentian permusuhan dan proposal untuk membentuk pemantauan bantuan PBB.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan.

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut akan menuntut Israel dan kelompok militan Palestina Hamas mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan melalui darat, laut dan udara ke dan di seluruh Jalur Gaza dan meminta PBB untuk memantau bantuan kemanusiaan yang tiba di daerah kantong Palestina.

Baca juga: Houthi: Koalisi Internasional Dipimpin AS Dibentuk untuk Lindungi Israel Lanjutkan Kejahatan di Gaza

AS dan Israel telah menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.

Washington justru mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas.

Baca juga: Kejinya Israel, Sehari IDF Bunuh 100 Warga Sipil di Gaza, Total Korban Tewas Hampir 20.000 Orang

Washington secara tradisional ingin melindungi sekutunya Israel dari segala tindakan Dewan Keamanan PBB.

Israel sudah dua kali memveto tindakan Dewan Keamanan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.