TRIBUNNEWS.COM, GAZA - Mesir telah mengusulkan rencana ekstensif untuk gencatan senjata dan situasi pascaperang di Gaza yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan pembentukan pemerintahan teknokratis baru di Gaza dan Tepi Barat.

Usulan tersebut, yang dilaporkan oleh beberapa media, menguraikan penghentian permusuhan multi-tahap yang pada akhirnya akan menyebabkan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan pemerintahan bersatu Palestina yang mengawasi daerah kantong tersebut.

Rencananya mencakup beberapa pertukaran tawanan. Tahap pertama adalah Hamas dan kelompok bersenjata Palestina melepaskan semua tawanan sipil yang ditahan di Gaza dengan imbalan sejumlah warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel melalui negosiasi.

Hasilnya adalah gencatan senjata dan jeda pertempuran antara tujuh hingga 10 hari.

Kemudian pada tahap kedua, Hamas akan membebaskan seluruh tentara perempuan Israel yang ditawan, dan Israel akan kembali membebaskan tahanan Palestina lainnya.

Tahap kedua akan mencakup jeda tambahan dalam pertempuran selama satu minggu.

Tahap terakhir akan mencakup pertukaran tawanan terakhir - Hamas akan membebaskan sisa tawanan dan Israel akan membebaskan lebih banyak warga Palestina yang ditahan.

Hal ini akan terjadi setelah "perundingan diadakan selama jangka waktu satu bulan", dan fase ini juga akan menyebabkan Israel menarik pasukannya kembali ke perbatasan Gaza dan juga terus menghentikan semua serangan udara di Jalur Gaza.

Hamas juga akan menghentikan tindakan bersenjata apa pun terhadap Israel.

Rencana tersebut disampaikan kepada Israel, Hamas dan AS pada hari Senin. Usulan Mesir juga akan membuat Kairo, bersama Doha dan Washington, terlibat dalam negosiasi untuk membentuk pemerintahan teknokratis untuk memimpin Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Usulan tersebut merupakan rencana gencatan senjata yang paling luas dan terperinci sejak perang di Gaza dimulai pada bulan Oktober.

Baca juga: Maersk Akan Kembali Berlayar di Laut Merah Setelah Dapat Jaminan AS dan Koalisi

Namun tampaknya rencana tersebut tidak akan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bertikai.

Kabinet perang Israel dijadwalkan membahas usulan tersebut pada Senin malam.

Namun seorang diplomat Barat mengatakan kepada Associated Press bahwa kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan tidak akan menerima usulan tersebut secara keseluruhan.