TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV - Israel dan Amerika Serikat masih berselisih pendapat ihwal strategi yang akan mereka jalankan di Gaza pascaperang.

Israel ingin menurunkan intensitas operasi militer di Gaza mulai akhir Januari 2024, tapi Amerika Serikat keberatan dan meminta mengubahnya. 

Untu menyinkronkan strategi mereka di Gaza, penasihat dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berada di Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat AS.

Pertemuan dengan orang-orang kepercayaan Joe Biden akan membahas intensitas serangan Israel dan rencana pascaperang di Gaza.

Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, mantan duta besar AS untuk Israel dan penasihat Netanyahu, akan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan anggota Kongres, Axios melaporkan, mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya.

Dermer akan menguraikan rencana Israel untuk melakukan serangan Israel dengan intensitas lebih rendah di Jalur Gaza yang menurut para pejabat Israel akan dimulai pada akhir Januari, menurut Axios.

AS telah secara terbuka dan pribadi menyerukan Israel untuk mengubah taktiknya.

“Apa yang pemerintah ingin lihat adalah jenis kontra-pemberontakan yang dilakukan AS pada masa-masa awal Afghanistan dengan unit-unit elit yang menargetkan Hamas dengan sedikit pengusiran warga sipil,” Abbas Dahouk, mantan penasihat militer senior di Departemen Luar Negeri AS.

Abbas Dahouk sebelumnya menjabat sebagai atase militer di Kedutaan Besar AS di Arab Saudi, sebelumnya menyampaikan informasi tersebut kepada Middle East Eye.

Baca juga: Ekonomi Israel Morat-marit karena Perang dengan Hamas, Warga Terlilit Utang, Anak-anak Dipaksa Puasa

“Tetapi tidak jelas apakah Israel mempunyai kemampuan atau keinginan untuk mengubah taktik.”

Dermer juga akan membahas kekhawatiran mengenai tingkat persediaan amunisi Israel dan keterlambatan pengiriman amunisi oleh AS ke Israel.

Pemerintahan Joe Biden secara terbuka mengatakan tidak memberikan persyaratan apa pun pada bantuan kepada Israel.

AS-Israel Berselisih Soal Siapa yang Berhak Memerintah Gaza

Rencana Israel untuk pemerintahan Gaza pascaperang adalah topik lain yang diperkirakan akan didiskusikan Dermer dengan para pejabat pemerintahan Biden.

Meskipun AS dan Israel tidak ingin Hamas mengendalikan pemerintahan di Gaza, AS dan Israel berselisih mengenai kembalinya Otoritas Palestina ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Biden menginginkan PA yang direformasi, yang memiliki kekuasaan pemerintahan terbatas di Tepi Barat yang diduduki, untuk kembali ke Gaza.

Baca juga: Houthi Yaman Ancam Tenggelamkan Kapal Perang AS yang Kawal Kapal Kargo di Laut Merah

Proposal perdamaian Mesir menyerukan pembentukan pemerintahan transisi untuk memerintah Gaza yang terdiri dari Hamas dan Otoritas Palestina.

“Ekspektasi bahwa Otoritas Palestina akan mendemiliterisasi Gaza hanyalah sebuah mimpi belaka,” kata Netanyahu dalam sebuah editorial yang diterbitkan pada hari Senin, yang tampaknya menolak proposal perdamaian Mesir dan tuntutan AS.

Baca juga: Boncos Ratusan Tanknya Dihajar Hamas, Anggaran Militer Netanyahu Bengkak Jadi Rp 113 Triliun

Benjamin Netanyahu juga memberikan gambaran mengenai pendudukan kembali Israel di Gaza di masa depan, dengan mengatakan bahwa Israel akan tetap “mengambil alih tanggung jawab keamanan” di Gaza untuk “masa depan yang dapat diperkirakan”.

Dia mengatakan bahwa hal itu akan mencakup zona keamanan sementara "di perimeter Gaza" dan kontrol Israel yang lebih besar atas perbatasan wilayah tersebut dengan Mesir. Amerika mengatakan pihaknya menentang pendudukan kembali Israel di Gaza.