TRIBUNNEWS.COM, GAZA - Israel menyiapkan skenario baru terhadap rakyat Palestina di Gaza. Israel dikabarkan terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan Pemerintah Kongo untuk menempatkan warga Palestina dari Gaza di negara Afrika Tengah tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh The Times of Israel, yang mengutip situs saudaranya yang berbahasa Ibrani, Zman Israel.

Melansir Daily Beast, situs tersebut melaporkan bahwa koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang mempertimbangkan Republik Demokratik Kongo serta negara-negara lain untuk melakukan rencana pemukiman kembali warga Palestina secara “sukarela”.

“Kongo akan bersedia menerima migran, dan kami sedang melakukan pembicaraan dengan negara lain,” kata seorang sumber yang tidak disebutkan namanya di kabinet keamanan.

Arab Saudi juga dilaporkan telah diajukan sebagai opsi.

Baca juga: Siapa Saleh al-Arouri, Tokoh Utama Hamas, Komandan Al-Qassam yang Dibunuh Drone Israel di Beirut?

Berita ini muncul setelah Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa memilih dua menteri sayap kanan Israel yang telah mendorong untuk memukimkan kembali warga Palestina di luar Gaza, dan mengecam retorika mereka yang “menghasut dan tidak bertanggung jawab”.

Meskipun kantor Netanyahu belum secara resmi mengatakan pihaknya mempunyai rencana untuk “memukimkan kembali” warga Palestina, perdana menteri dilaporkan mengatakan pada pertemuan Senin lalu bahwa upaya sedang dilakukan untuk memfasilitasi “migrasi sukarela” warga Palestina ke negara lain.

AS kecam Israel

Mengutip Reuters, pada Selasa (2/1/2023), Departemen Luar Negeri AS mengecam pernyataan baru-baru ini dari Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang mengusulkan pemukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.

AS menyebut retorika tersebut menghasut dan tidak bertanggung jawab.

Pernyataan para menteri tersebut tampaknya menggarisbawahi ketakutan di sebagian besar dunia Arab bahwa Israel ingin mengusir warga Palestina dari tanah tempat mereka ingin membangun negara di masa depan.

Israel ingin mengulangi kembali perampasan massal warga Palestina ketika Israel didirikan pada tahun 1948.

Menteri Keuangan Smotrich, salah satu tokoh senior dalam koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pada hari Minggu menyerukan warga Palestina di Gaza untuk meninggalkan daerah kantong yang terkepung.

Baca juga: RS Persahabatan Palestina-Turki Ditutup Paksa, 10 Ribu Pasien Kanker di Gaza Tak Dapat Perawatan

Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir juga mengatakan perang di Gaza memberikan "peluang untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza."

"Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab. Kami telah diberitahu berulang kali dan konsisten oleh pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, bahwa pernyataan seperti itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

AS menegaskan, pernyataan seperti itu harus segera dihentikan.

“Kami sudah jelas, konsisten, dan tegas bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya dan tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Laporan reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Sumber: Kontan