TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengutuk rencana Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanahnya di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur.

Hamas meminta PBB dan lembaga hak asasi manusia internasional untuk mencegah deportasi paksa ratusan warga Palestina dari Kota Yerusalem.

"Lembaga-lembaga ini harus menentang niat otoritas pendudukan untuk menerapkan keputusan rasis yang mengharuskan deportasi paksa ratusan warga Palestina di Yerusalem dan wilayah kami yang diduduki pada tahun 1948 dari rumah dan kota mereka," kata Hamas dalam pernyataannya, Kamis (4/1/2024).

Langkah deportasi paksa itu dianggap sebagai implementasi rencana pemindahan paksa dan likuidasi kehadiran warga Palestina di tanahnya.

Hamas menyerukan langkah-langkah untuk mencegah Israel melakukan pembersihan etnis.

Gerakan tersebut juga mendorong lembaga HAM internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan yang dilakukan di tanah Palestina dan tempat-tempat suci di sana, dikutip dari Anadolu.

Baca juga: 51 Perempuan Gaza Ditahan oleh Israel, Termasuk Lansia dan Anak-anak

Rencana Pengusiran Warga Palestina

Sebelumnya, Radio Angkatan Darat Israel mengatakan Israel sedang bersiap untuk mendeportasi ratusan warga Arab dan penduduk kota Yerusalem Timur yang diduduki ke wilayah Otoritas Palestina (PA) karena diduga mendukung kelompok perlawanan.

Jumlah warga Arab di Israel sekitar dua juta atau 21 persen dari total populasi 9 juta 727 ribu jiwa, menurut Badan Pusat Statistik pada April 2023.

"Langkah ini dilakukan melalui implementasi amandemen UU Kewarganegaraan yang dikeluarkan Februari lalu," lapor media itu, Kamis (4/1/2024).

"Israel sedang dalam perjalanan untuk mendeportasi 18 warga militan Israel (Arab) ke wilayah Otoritas Palestina pada tahap pertama, dengan ratusan lainnya yang kewarganegaraannya dapat dicabut atau izin tinggalnya dapat dibatalkan," lanjutnya.

Baca juga: Sepak Terjang 6 Pemimpin Hamas yang Dibunuh Israel, Ada yang Dijuluki Hantu dan Insinyur

Israel akan Usir Warga Palestina dari Jalur Gaza

Selain di Yerusalem Timur, Israel juga dikabarkan akan mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza.

Pada Senin (1/1/2024), Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, dan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan dukungan mereka terhadap pengungsian sukarela warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain.

"Pernyataan para pemimpin Israel mengenai pengungsian penduduk Jalur Gaza hanyalah mimpi," kata Hamas dalam pernyataannya, Kamis (4/1/2024).

Hamas mengatakan rencana itu adalah hal yang tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: Hamas Tak Akan Memerintah, Israel Juga Tidak Akan Jadi Gubernur Sipil di Gaza

Hamas Palestina vs Israel

Israel sebelumnya mengindikasikan para petinggi Hamas adalah target selanjutnya setelah Israel meluncurkan operasi darat di Jalur Gaza.

Perang Israel dan Hamas makin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai Operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023) pagi.

Hamas mengatakan, serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al Aqsa, seperti diberitakan Al Arabiya.

Kelompok tersebut, menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel, yang direvisi menjadi 1.147.

Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai Jumat (24/11/2023), kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

Sementara itu pembalasan Israel di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 22.438 warga Palestina sejak Sabtu (7/10/2023) hingga perhitungan korban pada Jumat (5/1/2024), lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi, dikutip dari Anadolu.

Kekerasan juga meningkat di Tepi Barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina (PLO) tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel