TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken telah tiba di Turki pada Jumat (5/1/2024) untuk memulai kembali tur di Timur Tengah selama seminggu.

Kedatangan Blinken ke Timur Tengah ini dikarenakan Washington mulai frustasi dengan perang di Gaza.

Selama kunjungannya, Blinken akan datang ke Israel untuk menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil di Gaza.

Mengutip The Guardian, selain itu, Blinken juga meminta Netanyahu agar mengizinkan lebih banyak bantuan untuk mencapai wilayah tersebut.

Blinken juga mengekang para menteri sayap kanan yang menyerukan pemukiman kembali massal warga Palestina – sebuah retorika yang dikecam AS sebagai tindakan yang menghasut dan tidak bertanggung jawab.

Netanyahu juga telah membuat marah Washington karena sejauh ini menolak untuk terlibat dalam perencanaan rinci mengenai pemerintahan di Gaza.

Baca juga: Menteri Israel Adu Cekcok dengan Pimpinan IDF, Kabinet Netanyahu Terancam Bubar

Dengan kabar kedatangan Blinken ini, para menteri Israel pun kelabakan dan bergegas menawarkan beberapa proposal pascaperang dan mengulangi janji-janji sebelumnya bahwa militer akan melakukan transisi ke taktik yang lebih murah bagi warga sipil.

Pada hari Kamis, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant menyarankan agar Israel tetap menjaga kendali keamanan di Gaza, namun dengan badan Palestina yang dipimpin oleh Israel yang menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Gallant juga meminta AS, Uni Eropa, dan mitra regional mengambil tanggung jawab untuk rekonstruksi wilayah tersebut.

Berdasarkan rencana Gallant, serangan Israel di Gaza akan terus berlanjut sampai para sandera yang disandera selama serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober dibebaskan dan "kemampuan militer dan pemerintahan" Hamas dilucuti.

Kemudian, sebuah fase baru akan dimulai, di mana badan-badan Palestina yang tidak disebutkan namanya – yang tampaknya merupakan pegawai negeri sipil atau pemimpin masyarakat setempat – akan mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut.

Baca juga: Menteri Israel-IDF Cekcok saat Rapat, Berawal Ajak Eks Menhan Ikut Selidiki Serangan Hamas

Namun para pengamat Israel mencatat bahwa usulan Gallant bukanlah kebijakan resmi, belum diserahkan kepada menteri lain dan kemungkinan besar tidak akan berhasil.

"Militer Israel sedang mempresentasikan rencana mereka untuk dipertimbangkan oleh para politisi."

"Ini adalah resep bencana. Gagasan bahwa Anda ingin warga Palestina setempat menjalankan pemerintahan dalam negeri adalah pendekatan yang tepat, tetapi Anda harus membiarkan mereka memilih," kata Mairav ​​Zonszein, analis senior Israel dan Palestina di International Crisis Group.