TRIBUNNEWS.COM - Presiden Uni Emirat Arab menolak permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membayar "tunjangan pengangguran" untuk pekerja Palestina yang bekerja di Israel, kata seorang pejabat Israel kepada Axios.

Israel melarang warga Palestina dari Tepi untuk memasuki wilayahnya sejak serangan 7 Oktober lalu.

Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) menolak mentah-mentah permintaan Netanyahu itu.

"Minta saja pada Zelensky," ujar MBZ menurut sumber tersebut.

Penolakan MBZ memperjelas posisi banyak negara Arab yang mengatakan mereka tidak akan menanggung biaya untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Gaza setelah perang.

“Gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini hanyalah angan-angan saja,” kata seorang pejabat Emirat kepada Axios.

Sebagai informasi, tak lama setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023, pemerintah Israel memberlakukan penutupan Tepi Barat dengan alasan keamanan.

Artinya, lebih dari 100.000 warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat namun bekerja di Israel sebelum perang, tidak dapat memasuki wilayah Israel.

Memburuknya perekonomian Palestina dan meningkatnya pengangguran akibat perang memicu aksi kekerasan di Tepi Barat.

Kabinet ekonomi Israel, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan ultranasionalis Bezalel Smotrich, menolak usulan Kementerian Pertahanan Israel untuk mengizinkan sejumlah pekerja Palestina masuk ke Israel.

Meskipun ada tekanan dari Pasukan Pertahanan Israel dan badan keamanan Shin Bet, Netanyahu memilih untuk tidak mengajukan masalah ini ke kabinet keamanan.

Netanyahu Minta Bantuan ke Negara Lain

Dalam upaya untuk menemukan solusi tanpa harus berkonfrontasi dengan anggota koalisinya, Netanyahu mencoba membuat negara lain menggaji para pekerja Palestina itu.

Beberapa minggu lalu, Netanyahu mengadu kepada MBZ dan secara luas meminta bantuan sehubungan dengan Palestina, kata pejabat dan sumber Israel yang mengetahui masalah tersebut.

MBZ pada awalnya mengatakan dia siap membantu.

Tetapi ketika Netanyahu secara khusus bertanya apakah UEA bersedia membayar pekerja Palestina, presiden UEA itu terkejut, kata sumber yang mengetahui hal tersebut.

Menurut sumber tersebut, MBZ tidak menyangka Netanyahu mengira dia bersedia membayar untuk masalah yang timbul karena keputusan Israel sendiri yang tidak mengizinkan para pekerja masuk.

MBZ mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia tidak bisa melakukannya.

Ia kemudian dengan sinis menyarankan agar perdana menteri Israel beralih ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

MBZ mengatakan Zelensky mungkin mendapat banyak uang dari banyak negara jadi mungkin dia bisa membantunya, menurut sumber tersebut.

Kantor Perdana Menteri Israel dan Kedutaan Besar Emirat di Washington menolak berkomentar.

Tak Mau Wilayah Palestina Dikelola oleh PA

Netanyahu secara terbuka dan pribadi mengatakan dia tidak akan membiarkan Otoritas Palestina (PA), yang saat ini memerintah Tepi Barat yang diduduki, mempunyai peran apa pun di Gaza setelah perang berakhir.

Sebaliknya, Netanyahu dan para pembantunya menyarankan sebuah situasi di mana "pasukan lokal" yang tidak memusuhi Israel mengatur urusan sipil Gaza, sementara IDF mempertahankan kendali keamanan.

Netanyahu juga ingin UEA, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya bertanggung jawab membangun kembali Gaza setelah perang, menurut para pejabat Israel dan AS.

Namun UEA secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak akan membiayai pembangunan kembali Gaza.

Kecuali, hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang mencakup pembaruan proses perdamaian yang dipimpin AS dengan jalan menuju solusi dua negara.

“Pesannya akan sangat jelas: Kita perlu melihat rencana solusi dua negara yang layak, sebuah peta jalan yang serius sebelum kita membicarakan hal berikutnya dan membangun kembali infrastruktur Gaza,” ujar Duta Besar Emirat untuk PBB Lana Nusseibeh kepada Wall Street Journal Desember lalu.

Membangun kembali Gaza akan menjadi upaya besar.

Pengeboman Israel telah menyebabkan kehancuran massal.

Diperkirakan setidaknya setengah juta warga Palestina di daerah kantong tersebut tidak akan memiliki tempat untuk pulang ketika perang berakhir, menurut kantor bantuan PBB.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)