Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lagi Ngos-ngosan Hadapi Rusia, Militer Ukraina Malah Pusing Ditimpa Skandal Megakorupsi

Skandal megakorupsi kini menimpa militer Ukraina di tengah pertempuran melawan Rusia yang tak kunjung usai.

Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Sri Juliati
zoom-in Lagi Ngos-ngosan Hadapi Rusia, Militer Ukraina Malah Pusing Ditimpa Skandal Megakorupsi
Unodc.org
Ilustrasi korupsi. Militer Ukraina ditimpa skandal korupsi besar-besaran. 

Pada September 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melantik Umerov untuk menggantikan Menteri Pertahanan sebelumnya, Oleksii Reznikov.

Reznikov mengundurkan diri setelah muncul skandal kenaikan harga pasokan pangan dan rendahnya kualitas jaket militer Ukraina.

Dia secara personal tidak terlihat dalam skandal itu. Namun, dia tetap memutuskan mundur karena mengaku gagal menangani skandal itu.

Sejumlah pejabat di tempat rekrutmen personel militer dipecat oleh Zelensky pada bulan Agustus 2023.

Mereka diduga menerima suap dari warga Ukraina yang ingin menghindari pertempuran.

Zelensky kemudian menyebutkan transparansi dalam pembelian senjata akan menjadi salah satu tugas Umerov.

Di tengah skandal korupsi besar ini, pebisnis Ukraina bernama Hrykevych dilaporkan ditahan karena diduga melakukan tindak penyuapan.

Berita Rekomendasi

Dia dikabarkan menawarkan uang suap senilai 500 ribu dolar AS kepada pejabat Biro Investigasi Negara guna mengembalikan aset perusahaannya yang disita dalam penyelidikan.

Baca juga: Miliarder Rusia Melawan, Banknya Dicaplok Ukraina Hanya Dihargai Rp 309

Risiko korupsi dalam mobilisasi

Komite Kebijakan Antikorupsi Ukraina menyinggung risiko korupsi dalam RUU mobilisasi warga negara.

Risiko itu disampaikan oleh kepala komite itu, Anastasiia Radina.

Menurut Radina, parlemen Ukraina tak pernah mengakui adanya keharusan untuk melakukan mobilisasi.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan RUU itu kepada parlemen tanggal 25 Desember 2023.

Di dalamnya ada rencana kebijakan wajib militer selanjutnya dan mengetatkan aturan guna mengurangi jumlah warga yang menolak wajib militer.

Adanya keberatan atas RUU itu juga disampaikan oleh Asosiasi Bisnis Eropa.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas