TRIBUNNEWS.COM - Mesir pada hari Jumat (12/1/2024) membantah tuduhan Israel yang mengeklaim Mesir bertanggung jawab kerena mencegah bantuan masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah.

Tuduhan tersebut, diungkapkan tim pembela Israel di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ).

Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Rashwan, mengatakan apa yang disampaikan tim pertahanan Israel kepada ICJ tentang penyeberangan itu adalah kebohongan, dikutip dari Anadolu Agency.

Menurutnya, Mesir tidak pernah menolak masuknya truk bantuan ke Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah.

“Kebohongan yang dibuat oleh Israel terbukti dalam pernyataan yang dibuat oleh pejabat Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Energi, yang telah berulang kali menegaskan secara terbuka sejak awal," katanya, dikutip dari Al Mayadeen.

Akan tetapi, para pejabat tinggi Israel telah mengatakan berkali-kali sejak dimulainya agresi di Gaza untuk tidak mengizinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza.

"Dari agresi di Gaza bahwa mereka tidak akan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza, terutama bahan bakar, karena ini adalah bagian dari perang yang dilancarkan oleh negara mereka di Jalur Gaza," jelasnya.

Rashwan kemudian menegaskan Mesir hanya mengontrol perbatasan Rafah, bukan jalur lainnya yang berbatasan dengan Gaza.

"Kedaulatan Mesir hanya mencakup sisi Mesir dari penyeberangan Rafah, sedangkan sisi lain di Gaza tunduk pada otoritas pendudukan (Israel) yang sebenarnya," terangnya.

Ia juga menekankan beberapa kali telah meminta Israel untuk mengizinkan truk bantuan masuk.

Baca juga: Pengacara Afrika Selatan di ICJ: Niat Genosida Israel Terlihat Jelas dari Serangan Militer Dilakukan

Namun Israel tidak pernah memperdulikan itu.

"Dalam beberapa kesempatan telah menekankan bahwa penyeberangan Rafah dari sisi Mesir terbuka tanpa gangguan dan berulang kali mendesak Israel untuk tidak menghalangi aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza," jelasnya.

Sebagai informasi, Afrika Selatan mengajukan gugatan terkait genosida Israel di Gaza ke ICJ pada bulan Desember 2023.

Pada hari pertama persidangan, Afrika Selatan mengajukan bukti kuat dalam kasus yang diajukan.

Afrika Selatan meminta perintah pengadilan tinggi PBB untuk menghentikan serangan militer Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan.

Sidang dua hari mengenai kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ di Den Haag berakhir pada hari Jumat.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel