TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS Joe Biden dilaporkan sudah tidak berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu selama tiga minggu karena perbedaan pendapat mengenai perang di Gaza.

Mengutip The Telegraph, Gedung Putih kecewa dengan kurangnya niat Netanyahu untuk mengakhiri konflik serta kurangnya dukungan tentang bagaimana pemerintahan Palestina di masa depan, lapor dua surat kabar terkemuka Israel pada hari Senin (15/1/2024).

Netanyahu berulang kali mengabaikan seruan AS untuk membahas kemungkinan penyelesaian pascaperang, termasuk melibatkan Otoritas Palestina (PA) untuk berperan di Gaza.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Netanyahu dan Biden belum mengadakan pembicaraan langsung sejak percakapan telepon mereka pada tanggal 23 Desember.

Percakapan itu dilaporkan diputus sepihak oleh Joe Biden setelah Netanyahu menolak untuk memberikan pendapatan pajak kepada Otoritas Palestina, menurut laporan media Israel.

“Pembicaraan ini selesai,” kata Biden kepada Netanyahu sebelum menutup teleponnya.

Biden dan Netanyahu sebelumnya selalu berbicara hampir setiap hari setelah perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober.

Surat kabar harian Israel Ma’ariv pada hari Senin memperingatkan Netanyahu agar tidak menempatkan Israel pada “haluan yang bertentangan langsung dengan pemerintah AS”.

Sebelumnya, Netanyahu mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Sabtu bahwa tidak ada yang akan menghentikan mereka menuju kemenangan.

Sebelum akhir tahun lalu, AS dilaporkan menekan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza dan mengurangi jumlah korban sipil di sana dengan mengurangi serangan.

Israel telah menarik sebagian pasukannya dari Gaza utara dan mengurangi intensitas serangan udaranya di beberapa bagian wilayah tersebut.

Baca juga: Berantem di Telepon, Joe Biden Tuntut Netanyahu Cairkan Duit Pajak Palestina

Namun Israel masih belum memberikan indikasi jelas kapan perang akan berakhir.

AS juga dikatakan khawatir bahwa Netanyahu mungkin melihat kemungkinan perluasan pertempuran ke Lebanon selatan, sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri.

Namun para pejabat Israel sebagian besar tetap tidak terpengaruh oleh meningkatnya kekesalan Washington.

Israel secara terbuka menolak permintaan tertentu, termasuk mencairkan pendapatan pajak yang dikumpulkannya untuk Otoritas Palestina.

AS khawatir bahwa hilangnya sumber pendapatan PA saat lebih dari 150.000 pekerja Palestina dilarang memasuki Israel untuk bekerja, akan menambah pergolakan di Tepi Barat.

Bezalel Smotrich, menteri keuangan sayap kanan Israel, menegaskan kembali keputusannya setelah kunjungan menteri luar negeri AS Antony Blinken, ke Tel Aviv pekan lalu.

“Kami akan terus berjuang sekuat tenaga untuk menghancurkan Hamas, dan kami tidak akan mentransfer satu syikal pun ke PA yang akan diberikan kepada keluarga Nazi di Gaza,” katanya.

Gedung Putih telah berulang kali mengutuk pernyataan-pernyataan menghasut yang dikeluarkan oleh Smotrich dan anggota sayap kanan lainnya di pemerintahan Netanyahu.

Perdana Menteri Israel tampaknya tidak mau mengekang faksi nasionalis dalam kabinetnya, karena khawatir tindakan apa pun yang dilakukan akan berujung pada pemogokan yang akan meruntuhkan koalisi pemerintahan.

Para ahli mengatakan strategi Netanyahu tampaknya terfokus pada “permainan kedua belah pihak”.

Netanyahu berupaya untuk mempertahankan dukungan sekutu utama Israel, sambil juga menenangkan mitra koalisi yang ingin Israel melanjutkan respons kuatnya terhadap serangan Hamas.

“Netanyahu memperpanjang perang ini agar tetap berkuasa,” kata Mairaz Zonszein, analis senior Israel di Crisis Group, kepada The Telegraph.

“Dia akan mengatakan kepada sekutu-sekutunya bahwa AS menekannya, dan dia dapat mengatakan kepada AS bahwa para menteri sayap kanan menghalanginya."

"Dia bermain di kedua sisi.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)