Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Arab Saudi: Pentingnya Negara Palestina, Diperlukan untuk Stabilitas Regional, Ini Kata Menlu Saudi

Arab Saudi menilai pentingnya Negara Palestina ada, keberadaan Negara Palestina itu diperlukan untuk Stabilitas Regional, Kata Menlu Saudi.

Penulis: Muhammad Barir
zoom-in Arab Saudi: Pentingnya Negara Palestina, Diperlukan untuk Stabilitas Regional, Ini Kata Menlu Saudi
FABRICE COFFRINI / AFP
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud menghadiri sesi pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos. 

Arab Saudi: Pentingnya Negara Palestina, Diperlukan untuk Stabilitas Regional, Ini Kata Menlu Saudi

TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi menilai pentingnya Negara Palestina ada, keberadaan Negara Palestina itu diperlukan untuk Stabilitas Regional, Kata Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud juga mengkritik Israel karena telah 'menghancurkan' penduduk sipil Gaza alih-alih menargetkan Hamas.

Berbicara kepada CNN di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di Asia Barat adalah dengan membentuk negara Palestina.

Ketika ditanya oleh Fareed Zakaria tentang kemungkinan pasukan Arab Saudi memasuki Gaza untuk menjamin stabilisasi, Saud mengatakan: 

“Saya pikir apa yang perlu kita fokuskan adalah solusi untuk masalah Palestina, bukan hanya Gaza. Apa yang kami rasa perlu adalah suatu bentuk jalan yang kredibel dan tidak dapat diubah menuju negara Palestina yang akan memberikan legitimasi kepada negara Arab mana pun dan kami sebagai kelompok kolektif, termasuk, tentu saja, Gaza dan pemerintahan di Gaza.”

Baca juga: Jalan Menuju Normalisasi Arab dengan Israel Dibutuhkan Negara Palestina, Kata Menlu Arab Saudi

Menteri luar negeri Saudi melanjutkan dengan mengatakan bahwa pasukan asing Arab yang memasuki Jalur Gaza dengan kedok stabilitas adalah gagasan hipotetis dan bahwa pemerintahan Palestina dapat menstabilkan Jalur Gaza.

Berita Rekomendasi

Pembicaraan mengenai rekonstruksi Gaza akan sia-sia, kata Saud, karena jika kita kembali ke status quo sebelum [7 Oktober] dengan cara yang membuat kita siap untuk melakukan hal ini lagi seperti yang telah kita lihat di masa lalu,” maka tidak ada gunanya melakukan percakapan seperti itu.

Reporter CNN juga bertanya kepada menteri luar negeri tentang rencana normalisasi Arab Saudi dengan Israel. Menlu menegaskan kembali bahwa negara Palestina harus dibentuk untuk melanjutkan pembicaraan ini.

“Agar kawasan ini dapat melihat perdamaian sejati, stabilitas sejati, dan melihat integrasi nyata yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi kita semua, termasuk Israel, [satu-satunya cara] untuk mencapai perdamaian adalah melalui proses yang kredibel dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan negara Palestina, kata Saud.

Menteri luar negeri Saudi juga ditanya tentang reaksi negaranya melihat Hamas dihancurkan oleh tentara Israel dan apakah kerajaan Saudi mendukung tindakan ini.

"Apa yang kami lihat adalah Israel menghancurkan Gaza. Mereka menghancurkan penduduk sipil di Gaza. Ini sama sekali tidak perlu, sama sekali tidak dapat diterima. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan pembunuhan warga sipil [dan] menemukan cara untuk memungkinkan akses kemanusiaan,” jawab Menteri Luar Negeri Saudi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak permintaan Saudi dan AS untuk mendirikan negara Palestina, dengan mengatakan bahwa serangan di Gaza akan terus berlanjut sampai kemenangan penuh, pemberantasan Hamas, dan pembebasan semua tawanan Israel. Dia mengatakan tujuan ini mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan lagi.

Laporan dari awal Januari menyatakan bahwa Israel sedang mengadakan pembicaraan rahasia dengan Gedung Putih untuk mempercepat normalisasi dengan Arab Saudi, sebuah usulan yang dianggap sangat menarik bagi AS karena dapat mencegah perang Gaza menyebar lebih jauh di wilayah tersebut, serta menempatkan AS di posisi yang tidak menguntungkan. Presiden Joe Biden memiliki pandangan positif menjelang pemilihan umum pada bulan November.

(Sumber: The Cradle)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas