Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres kembali mengecam sikap Israel yang menolak solusi dua negara, Israel dan Palestina, untuk menyelesaikan konflik yang saat ini terjadi di Palestina, terutama Gaza.

Antonio memperingatkan, sikap keras kepala Israel akan “mendorong munculnya ekstremis di mana-mana”.

“Seluruh penduduk Gaza mengalami kehancuran dalam skala dan kecepatan yang tiada bandingannya dalam sejarah saat ini,” sebut Guterres pada pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB mengenai konflik Timur Tengah, Selasa (23/1/2024).

“Tidak ada yang bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” sambungnya.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang ini telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui.

Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967.

Saat pidato di Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengorbankan kelangsungan hidup jutaan warga Palestina di bawah pendudukan ilegal Israel dan perdamaian serta keamanan.

“Israel seharusnya tidak lagi mempunyai ilusi bahwa ada jalan ketiga yang bisa digunakan untuk melanjutkan pendudukan, kolonialisme dan apartheid dan tetap mencapai perdamaian dan keamanan regional,” kata Al-Maliki.

Baca juga: Menlu Israel Bikin Geger, Usul Pindahkan Warga Palestina ke Pulau Buatan di Laut Mediterania

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober 2023 dan membebaskan semua sandera maka ia dapat memastikan perang tersebut akan segera berakhir.

Baca juga: Hamas Rilis Dokumen Propaganda, Tuding Israel atas Pembunuhan Warga Sipil Gaza

Erdan juga memfokuskan sebagian besar pernyataannya di Dewan Keamanan pada Iran, dan mengecam kehadiran Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian dalam pertemuan tersebut.