TRIBUNNEWS.COM – Hamas mengatakan tidak akan menyetujui perundingan tentang gencatan senjata sementara dengan Israel di Gaza.

Menurut perwakilan Hamas di Lebanon, Osama Hamdan, Israel tidak bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai kesepakatan.

"Israel tidak serius dalam mencapai kesepakatan, Israel melakukan penipuan dan tidak serius mengenai gagasan yang disampaikannya,” kata Hamdan, dikutip dari Yedioth Ahronoth yang mengutip Sky News Arabia.

“Pihak Israel masih mengelak dan tak ingin mencapai sebuah kesepakatan,” katanya.

Israel tolak kesepakatan

Sementara itu, juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, berujar bahwa negaranya tak akan menyetujui gencatan senjata di Gaza jika sandera tetap berada di Gaza.

Kata Levy, Israel juga tidak akan menyetujui gencatan senjata jika ada pergerakan kekuatan di Gaza.

Dia mengatakan saat ini tengah dilakukan upaya untuk membawa pulang warga Israel yang disandera Hamas.

“Tak akan ada gencatan senjata yang meninggalkan sandera di Gaza, dan membuat Hamas tetap berkuasa,” kata Levy dikutip dari Aawsat.

Sebelumnya, Israel mengusulkan gencatan senjata selama 2 bulan sebagai bagian dari kesepakatan yang meliputi pembebasan semua warga Israel yang disandera.

Namun, seorang pejabat senior Hamas bernama Ghazi Hamad menegaskan bahwa Hamas menginginkan gencatan senjata sepenuhnya dan penarikan tentara Israel dari Gaza.

Baca juga: Penembak Jitu Israel Bunuh Psikolog Terpandang Palestina Fadel Abu Hein

“Kami tidak akan menyetujui cara seperti itu, hal itu berarti Israel akan meneruskan pertempuran dan menduduki Jalur Gaza dan mengulangi pembantaian,” ucap Hamad.

Dia mengatakan perang harus diakhiri selamanya.

“Misi kami ialah untuk melindungi rakyat kami dan menghentikan pembantaian, menghentikan pertumpahan darah, dan mengakhiri genosida,” ujarnya.

Pada hari Selasa pekan ini, dua pejabat Israel mengatakan Israel telah menyodorkan usulan kesepakatan kepada Hamas.

Usulan itu disampaikan lewat Qatar dan Mesir yang menjadi juru penengah.

Menurut Axios, usulan itu termasuk gencatan senjata selama 2 bulan di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan beberapa tahap yang meliputi pembebasan semua sandera.

Menurut usulan itu, pada tahap pertama kesepakatan itu akan ada pembebasan wanita dan pria berumur di atas 60 tahun yang disandera.

Selain itu, sandera yang dalam kondisi kritis akan dibebaskan.

Pada tahap berikutnya akan ada pembebasan tentara wanita, pria di bawah 60 tahun yang bukan tentara,  tentara laki-laki Israel, dan jenazah para sandera.

Dua pejabat itu mengatakan di dalam usulan itu juga terdapat pemindahan tentara Israel dari pusat tempat tinggal masyarakat.

Hal itu akan memungkinkan warga Palestina kembali ke Kota Gaza dan Jalur Gaza bagian utara secara bertahap setelah kesepakatan itu diberlakukan.

Baca juga: Israel Usul Gencatan Senjata Sementara lalu Lanjut Perang, Hamas Ungkap Tuntutan Palestina

Israel dituding menipu

Hamad menuding usulan di atas sebagai sebuah kebohongan dan penipuan oleh Israel.

“Kami menuntut adanya penghentian agresi sepenuhnya dan penarikan pasukan pendudukan. Setelah itu, kita bisa berbicara tentang detail lain untuk mengurus pertukaran sandera,” kata Hamad menegaskan.

“Kami menolaknya. Ini sikap resmi kami,” ujarnya menambahkan.

Di samping itu, dia mengklaim usulan itu adalah pengakuan Israel akan kegagalannya di Gaza. Dia menyebut Israel belum mendapat hasil besar di sana.

Kata Hamad, Israel kini menghadapi kemunduran dalam hal militer, politik, dan keamanan.

Menurut dia, Israel ingin mengatasi keadaan sulit itu dengan menawarkan usulan itu.

Hamad turut menyinggu perubahan sikap negara-negara di dunia yang kini menyatakan Israel bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Gaza.

“Lembaran baru telah dibuka, membalikkan halaman sebelumnya,” ujarnya.

Di samping itu, Hamad mengklaim Israel hanya memperdulikan warga Israel yang disandera.

“Setelah sandera dibebaskan, Israel akan lebih bebas dalam perangnya melawan Gaza," imbuhnya.

Baca juga: Hamas Tolak Usulan Israel untuk Gencatan Senjata 2 Bulan, Hamas: Ini Tipuan, Kami Ingin Setop Perang

(Tribunnews/Febri)