TRIBUNNEWS.COM - Delegasi pejabat Hamas diperkirakan akan bertemu dengan kepala intelijen Mesir, Abbas Kamel, di Kairo pada hari ini, Rabu (31/1/2024).

Pertemuan itu untuk membahas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas.

Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat Mesir kepada saluran berita Qatar Al Araby pada Selasa (30/1/2024).

Proposal yang ditengahi Qatar, yang disampaikan kepada Hamas oleh mediator setelah pembicaraan dengan Israel, akan terdiri dari tiga tahap.

Nantinya, semua sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza sejak 7 Oktober 2023 akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang dipenjarakan.

Diberitakan The Times of Israel, kedua belah pihak akan diminta untuk berkomitmen menghentikan operasi militer di ketiga tahap tersebut.

Sebagai tanda keseriusan perundingan itu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan dia akan mengunjungi Kairo untuk membahas potensi kesepakatan tersebut.

Pembicaraan pada hari Rabu akan fokus pada lamanya jeda pertempuran selama tahap pertama perjanjian tersebut, serta jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel sebagai imbalan atas para sandera tersebut, Al Araby melaporkan.

Hamas Pelajari Proposal Gencatan Senjata

Hamas telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang mempelajari proposal tiga tahap untuk gencatan senjata di Gaza.

Sementara itu, anggota garis keras pemerintah Israel mengancam akan membubarkan koalisi jika ada kesepakatan yang tidak mereka sukai.

Baca juga: Terjun ke Terowongan, IDF Minta Tentara Israel Lawan Hamas di Khan Yunis

Pada hari Selasa, Ismail Haniyeh mengonfirmasi bahwa dia sedang mempelajari proposal tersebut, yang disepakati di Paris pada akhir pekan, untuk menghentikan perang dan memungkinkan pertukaran tahanan Israel dan Palestina.

Haniyeh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok tersebut terbuka untuk mendiskusikan inisiatif atau ide apa pun yang serius dan praktis, asalkan hal tersebut mengarah pada penghentian agresi secara komprehensif.

Hamas juga mengatakan, rencana tersebut harus memastikan penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza.

Pimpinan kelompok itu dikabarkan telah menerima undangan ke Kairo untuk mencapai 'visi terpadu' dalam perjanjian kerangka kerja tersebut.