Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyebut badan pengungsi Palestina (UNRWA) di organisasinya sebagai “tulang punggung” dalam memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza.

“Saya telah bertemu dengan para donor untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan menguraikan langkah-langkah yang kami ambil untuk mengatasinya,” ujar Guterres dalam sebuah pernyataan, Rabu (31/1/2024).

Guterres juga mendesak negara-negara yang sebelumnya menangguhkan pendanaan untuk kembali melanjutkan pendanaan tersebut.

Baca juga: Spanyol Tetap akan Terus Membantu untuk Mendanai Lembaga PBB UNRWA, Menlu Spanyol Mengatakan Begini

“Menahan dana UNRWA adalah tindakan yang berbahaya dan akan mengakibatkan runtuhnya sistem kemanusiaan di Gaza,” katanya.

Sebelumnya, Guterres telah berjanji akan meminta pertanggungjawaban “setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror” setelah adanya tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan, Minggu (28/1/2024).

“Sekretariat siap bekerja sama dengan otoritas yang kompeten yang mampu mengadili individu-individu sesuai dengan prosedur normal Sekretariat untuk kerja sama tersebut,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Israel telah menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan yang dilakukan Hamas, sehingga menyebabkan beberapa negara donor utama menghentikan pendanaan mereka.

UNRWA lantas memecat beberapa staf atas tuduhan Israel, dan menjanjikan penyelidikan menyeluruh terhadap klaim tersebut, yang tidak disebutkan secara spesifik, sementara Israel berjanji untuk menghentikan pekerjaan badan tersebut di Gaza setelah perang.

Baca juga: Kemlu RI: Tuduhan Israel ke UNRWA Kian Memperburuk Situasi Kemanusiaan di Palestina

Perselisihan antara Israel dan UNRWA terjadi setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel harus menghentikan tindakan genosida dalam konflik dengan kelompok militan Palestina Hamas dan mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza.