TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, meminta Departemen Luar Negeri untuk melakukan peninjauan dan menyajikan opsi kebijakan mengenai kemungkinan pengakuan AS dan internasional atas negara Palestina setelah perang di Gaza, Axios melaporkan.

Para pejabat AS memang mengatakan saat ini belum ada perubahan kebijakan.

Namun, fakta bahwa Departemen Luar Negeri AS sedang mempertimbangkan opsi-opsi tersebut, menandakan adanya perubahan pemikiran dalam pemerintahan AS.

Selama beberapa dekade, kebijakan AS adalah menentang pengakuan Palestina sebagai sebuah negara baik secara bilateral maupun di lembaga-lembaga PBB.

Kebijakan luar negeri AS menekankan bahwa negara Palestina hanya boleh dicapai melalui negosiasi langsung antara Israel dan Otoritas Palestina (PA).

Untuk mengakui negara Palestina, berikut beberapa opsi tindakan yang bisa dilakukan AS:

1. Mengakui negara Palestina secara bilateral.

2. Tidak menggunakan hak vetonya untuk menghalangi Dewan Keamanan PBB mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh PBB.

3. Mendorong negara lain untuk mengakui negara Palestina.

Para pejabat AS mengatakan, peninjauan kembali opsi-opsi mengenai pengakuan negara Palestina adalah salah satu dari beberapa masalah yang diminta Blinken untuk difokuskan oleh Departemen Luar Negeri.

Blinken juga meminta peninjauan kembali seperti apa negara Palestina yang didemiliterisasi berdasarkan model lain dari seluruh dunia, kata kedua pejabat AS yang berbicara kepada Axios.

Baca juga: Inggris akan Pertimbangkan Akui Negara Palestina demi Akhiri Konflik

Gagasan tentang negara Palestina yang didemiliterisasi adalah sesuatu yang diusulkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali antara tahun 2009 dan 2015, namun belum dirujuk dalam beberapa tahun terakhir.

Tujuan dari tinjauan tersebut adalah untuk melihat pilihan bagaimana solusi dua negara dapat diterapkan dengan cara yang menjamin keamanan bagi Israel, kata seorang pejabat AS.

Pejabat AS mengatakan Gedung Putih mengetahui dua tinjauan tersebut.

Tetapi pejabat tersebut, menekankan bahwa Blinken belum menandatangani kebijakan baru apa pun dan Departemen Luar Negeri sedang dalam proses memberikan banyak pilihan.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan, sudah menjadi kebijakan AS sejak lama bahwa setiap pengakuan atas negara Palestina harus dilakukan melalui negosiasi langsung antar pihak dan bukan melalui pengakuan sepihak di PBB.

Pernah Pertimbangkan Negara Palestina sebelumnya saat Masa Pemerintahan Obama

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Barack Obama pernah menyinggung masalah pengakuan negara Palestina.

Salah satunya pada tahun 2011 saat Otoritas Palestina mencari pengakuan sebagai negara anggota penuh di PBB.

Pada saat itu, Departemen Luar Negeri AS menyiapkan sebuah makalah penting mengenai masalah ini.

Namun hal tersebut, tidak dibahas secara serius di dalam pemerintahan, menurut seorang pejabat.

Majelis Umum PBB menerima Palestina sebagai negara pengamat pada tahun 2012 tetapi tidak memberikan keanggotaan penuh.

Inggris Juga Mempertimbangkan Akui Negara Palestina

Sebelumnya pada Senin (29/1/2024) lalu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa Inggris sedang mempertimbangkan pengakuan atas negara Palestina sebagai cara untuk memberikan "cakrawala politik" kepada Palestina.

“Kami – bersama sekutu – akan mempertimbangkan masalah pengakuan negara Palestina, termasuk di PBB, yang bisa menjadi salah satu hal yang membantu membuat proses ini tidak dapat diubah,” katanya.

Netanyahu Menolak

Di sisi lain, PM Israel Benjamin Netanyahu tidak pernah mendukung solusi dua negara, di mana warga Palestina dan Israel hidup berdampingan bersama.

Netanyahu juga baru-baru ini menolak seruan untuk kedaulatan Palestina, dan Israel dengan keras menentang pengakuan negara Palestina oleh masing-masing negara atau di PBB.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)