Para pejabat di Kiev telah mendesak pemerintah Barat untuk menyediakan lebih banyak amunisi, memperingatkan bahwa Rusia bisa lebih unggul di medan perang.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memohon kepada Partai Republik, bersikeras bahwa Kongres “hanya akan mengundang lebih banyak pertumpahan darah dan kekacauan” jika bantuan ke Kiev tidak diberikan.

Biden memperingatkan minggu ini bahwa “waktu terus berjalan” dalam hal pendanaan Ukraina, dan penundaan lebih lanjut hanya akan membantu Rusia.

Sebelumnya Ketua DPR AS Mike Johnson dalam postingannya di X mengatakan, akan 'mengubur' RUU tersebut saat sampai ke DPR.

"RUU ini bahkan lebih buruk dari perkiraan kami, dan tidak akan mengakhiri bencana perbatasan yang telah diciptakan oleh Presiden," kata Johnson.

Mike Johnson mengatakan bahwa pada minggu berikutnya, masalah bantuan militer untuk Israel akan dipertimbangkan dalam rancangan undang-undang yang terpisah dari keputusan mengenai perbatasan selatan.

Pemerintahan Presiden AS menyatakan bahwa mereka tidak mendukung rancangan undang-undang untuk mendukung Israel tanpa bantuan ke Ukraina.

Gedung Putih juga mencatat bahwa mereka tidak berdiskusi dengan Kongres mengenai kemungkinan mengalokasikan dana untuk Ukraina dan Israel dalam rancangan undang-undang terpisah.

Rencananya, dari dana sebanyak 118 miliar dolar, Ukraina bakalan mendapat jatah terbanyak yaitu 60 miliar dolar AS atau Rp 941 triliun, kemudian Israel 14 miliar dolar AS atau Rp 219 triliun serta Taiwan sebesar 4,8 miliar dolar AS atau Rp 75,3 triliun.

Sementara sisanya akan dialokasikan ke bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza, Tepi Barat dan Ukraina, serta kebijakan perbatasan mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS, yang seharusnya mencakup transportasi untuk deportasi, tempat penampungan dan lebih dari 4.000 petugas suaka baru.