Mesir Marah Dituduh Menteri Keuangan Israel Ikut Bertanggung Jawab Atas Serangan Banjir Al Aqsa Hamas

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Mesir, mengecam pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich yang menganggap Mesir bertanggung jawab atas serangan lintas batas Hamas bertajuk Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober terhadap Israel.

Anadolu Agency melaporkan, Senin (12/2/2024), dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ahmed Abu Zeid menggambarkan pernyataan Smotrich sebagai hal yang “sama sekali tidak dapat diterima (dan) tidak bertanggung jawab.”

Dia menambahkan kalau pernyataan tersebut “hanya mengungkapkan rasa lapar akan pembunuhan dan kehancuran, serta sabotase terhadap segala upaya untuk membendung krisis di Jalur Gaza.”

Baca juga: Mesir Siagakan 40 Tank dan Puluhan Lapis Baja di Perbatasan Sinai Saat Israel Akan Serbu Rafah

Berbicara kepada Partai Zionis Religius sayap kanan, Smotrich mengatakan, Mesir ikut “memikul tanggung jawab besar atas apa yang terjadi pada 7 Oktober.”

Dia juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak mengirim delegasi keamanan Israel ke Mesir untuk menghadiri pertemuan mengenai perang tersebut.

Soal pertemuan dua perwakilan negara itu, Lembaga penyiaran publik Israel KAN mengatakan Israel bermaksud mengirim delegasi pada Selasa ke Kairo untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Direktur Intelijen Mesir Abbas Kamel, Direktur CIA AS William Burns, dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Pertemuan itu untuk membahas kemungkinan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas.

Israel yakin ada 134 warga Israel yang ditahan di Gaza, setelah tentara Israel pada Senin pagi berhasil membebaskan dua warga Israel yang ditahan di kota Rafah di Jalur Gaza selatan.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 28.340 orang dan melukai 67.984 lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan gencar Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Baca juga: PM Yordania: Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Kami Anggap Sebagai Deklarasi Perang

Minta Mesir Bangun Kota Tenda

Terkait situasi Rafah, Israel dikabarkan mengusulkan pembangunan kota tenda yang luas di Gaza.

Kota tenda itu rencananya untuk memindahkan warga Palestina dari Kota Rafah menuju Gaza.

Rencananya, pendirian kota tenda akan didanai oleh sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), dan mitra-mitranya di Timur Tengah.

Israel meminta kota tenda ini didirikan sebelum invasi darat (ground operation) ke Rafah di Jalur Gaza bagian selatan, yang sudah didahului oleh serangan udara IDF yang menewaskan ratusan warga Palestina.

Proposal itu, yang diajukan kepada Mesir dalam beberapa hari terakhir, muncul ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden memperingatkan Israel agar tidak memasuki Rafah tanpa strategi untuk melindungi warga sipil.

"Operasi militer di Rafah tidak boleh dilanjutkan tanpa rencana yang kredibel untuk memastikan keselamatan dan dukungan bagi lebih dari satu juta orang yang berlindung,” kata Presiden Biden pada Senin (12/2/2024).

Media AS, The Wall Street Journal, mengatakan Israel mengajukan proposal tersebut ke Mesir setelah Mesir menolak upaya Israel untuk melakukan operasi militer di Rafah.

Mesir mengatakan operasi militer di Rafah akan mengakibatkan dampak yang mengerikan.

Lebih dari satu juta warga Palestina berada di Rafah setelah mengungsi dari berbagai wilayah di Jalur Gaza.

"Usulan evakuasi Israel mencakup pendirian 15 tempat perkemahan yang masing-masing berkapasitas sekitar 25.000 tenda di bagian barat daya Jalur Gaza," kata para pejabat Mesir. 

Para pejabat menjelaskan Mesir akan bertanggung jawab untuk mendirikan kamp-kamp tersebut, dan fasilitas-fasilitas di dalamnya, termasuk rumah sakit lapangan serta fasilitas air dan sanitasi sementara.

"Mesir akan bertanggung jawab mendirikan kamp dan rumah sakit lapangan," lanjutnya.

Baca juga: Serangan di Rafah Bukti Baru Israel Telah Melanggar Hukum Internasional, Bom Ciptakan Cekungan Besar

Mesir tidak berkomentar secara terbuka mengenai usulan Israel tersebut, sementara Kantor Perdana Menteri Israel menolak mengomentari rencana tersebut.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengatakan lebih dari 100 orang tewas dalam serangan di Rafah pada Senin (12/2/2024) malam.

Serangan udara itu menghancurkan Masjid Al-Huda di kamp Yibna, dan Masjid Al-Rahma di kamp Shabura, serta 14 rumah tempat tinggal di beberapa wilayah di kota tersebut.

(oln/memo/wsj/*)