Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Presiden AS, Joe Biden Membahas Rencana Gencatan Senjata di Gaza Selama 6 Minggu

Presiden AS Joe Biden mengumumkan proposal dan diskusi yang sedang berlangsung untuk jeda enam minggu dalam perang Israel di Jalur Gaza,

Penulis: Muhammad Barir
zoom-in Presiden AS, Joe Biden Membahas Rencana Gencatan Senjata di Gaza Selama 6 Minggu
ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato bersama Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein setelah pertemuan di Gedung Putih pada 12 Februari 2024 di Washington, DC. 

Dia menambahkan pertemuan hari Selasa akan fokus pada “penyusunan rancangan akhir” perjanjian gencatan senjata enam minggu yang dimaksudkan untuk menghasilkan gencatan senjata permanen, namun rincian lengkap perjanjian tersebut belum diungkapkan.

Israel sebelumnya telah mengusulkan gencatan senjata selama dua bulan di mana tawanan Israel di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan pembebasan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel, dan para pemimpin tinggi Hamas di Gaza akan diusir ke negara lain.

Hamas diduga menolak persyaratan tersebut, dan malah mengusulkan rencana pembebasan para tawanan dalam tiga tahap masing-masing 45 hari, AP melaporkan. Israel akan menarik pasukannya dari Gaza dan membebaskan ratusan warga Palestina yang dipenjara, termasuk komandan senior Hamas. Israel, sebaliknya, menolak usulan ini.

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian bertemu dengan pemimpin biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, pada hari Selasa untuk membahas perkembangan terkini dalam perang Gaza.

Sementara itu, Sky News Arabiya melaporkan pada 13 Februari melalui sumber di Ramallah bahwa Qatar menyampaikan kepada Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas sebuah perjanjian yang didukung oleh Hamas untuk membentuk pemerintahan teknokratis, yang misinya adalah membangun kembali Gaza dan memulihkan keamanan setelah perang.

Sumber tersebut menambahkan bahwa Hamas belum menetapkan nama spesifik untuk memimpin pemerintahan tersebut atau siapa saja menterinya.

Doha juga menyampaikan kepada Abbas bahwa Hamas telah memberikan persetujuan awalnya untuk bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dengan syarat batas waktu politik untuk pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 telah ditentukan.

Berita Rekomendasi

Sumber tersebut mengonfirmasi bahwa Hamas dan negara-negara Arab telah menyetujui prinsip-prinsip tersebut, termasuk tiga poin.

Pertama, menghentikan perang di Gaza dan membangun cakrawala politik untuk solusi dua negara.

Kedua, pemerintahan teknokratis akan mengelola rekonstruksi Gaza pascaperang.

Ketiga, rekonsiliasi berbagai faksi politik Palestina dan masuknya Hamas ke dalam PLO berdasarkan satu visi Arab-Palestina.

Perkembangan ini terjadi setelah Abbas dan beberapa pejabat Palestina kembali ke Ramallah pada Selasa pagi dari kunjungan tiga hari ke Doha.

(Sumber: Middle East Monitor, The Cradle)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas