Brigade Givati Tolak Perintah Invasi Militer ke Gaza: Israel Krisis Tentara, Wajib Militer Makin Keras Tapi Tebang Pilih

TRIBUNNEWS.COM - Sekelompok tentara Israel (IDF) di pasukan khusus infanteri Brigade Givati dilaporkan menolak ambil bagian dalam operasi militer di Jalur Gaza.

Laporan surat kabar Israel Haaretz, Rabu (14/2/2024) menyebut, penolakan pasukan IDF di Brigade Givati itu lantaran mereka menuduh para pemimpin militer mereka mengabaikan kesejahteraan psikologis dan fisik mereka.

Protes itu menyusul adanya pernyataan pemimpin oposisi dan anggota Knesset, Yair Lapid, bersama dengan Anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz.

Baca juga: Tentara Israel Kena Sergap Besar-besaran di Khan Yunis: IDF Butuh Berjam-jam Evakuasi Korban

Keduanya meminta pemerintah Israel tidak menerapkan rencana memperpanjang masa wajib militer dan cadangan militer namun mengecualikan kaum ultra-Ortodoks dari partisipasi ke dalam IDF.

Kebijakan pemerintah Israel ini dianggap pilih kasih dan tebang pilih.

Menurut Jerusalem Post, Lapid menyatakan dalam pernyataannya kalau, "Tidak ada yang setara dan ada yang lebih setara. Negara harus bertindak sebagai negara dan menciptakan hubungan yang jelas antara hak dan kewajiban. Mereka yang tidak wajib militer di ketentaraan seharusnya tidak menerima dana."

Baca juga: Menyergap di Khan Yunis, Brigade Al Qassam Berondong 10 Tentara Israel dari Jarak Dekat

Israel Kekurangan Personel Militer

Pernyataan ini muncul setelah pemerintah pekan lalu menerbitkan rencananya untuk memperluas layanan Pasukan Pendudukan Israel (IDF).

Hal itu lantaran Israel cenderung kekurangan personel militer karena meningkatnya jumlah korban dalam perang dan kebutuhan untuk memperluas IDF untuk mengatasi situasi keamanan yang meningkat.

Prinsip-prinsip dasar dari rencana perluasan wajib militer Israel tersebut antara lain:

1. Memperpanjang masa kerja wajib militer menjadi tiga tahun

2. Menaikkan usia pembebasan tugas cadangan dari 40 tahun menjadi 45 tahun

3. Meningkatkan usia pembebasan petugas cadangan menjadi 50 tahun

4. Meningkatkan jumlah hari dinas cadangan wajib per tahun.

5. Secara khusus, rencana tersebut tidak mencakup memasukkan orang-orang ultra-Ortodoks ke dalam IDF.

(oln/jn/hrtz/khbrn/*)