TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un terlihat mengawasi uji coba rudal permukaan-ke-laut, menurut laporan media pemerintah, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Laporan yang dipublikasikan pada hari Kamis (15/2/2024) muncul sehari setelah militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah menembakkan beberapa rudal jelajah di perairan pelabuhan timur Wonsan.

Uji coba tersebut merupakan peluncuran rudal keenam yang dilakukan Pyongyang pada tahun ini.

"Kim Jong Un mengawasi evaluasi uji coba rudal permukaan-ke-laut terbaru Padasuri-6 yang didampingi oleh angkatan laut," papar laporan KCNA.

Ia juga menyatakan sangat puas dengan hasil uji coba tersebut.

Rudal-rudal tersebut mencapai sasaran yang dituju setelah terbang di atas Laut Timur selama 1.400 detik.

Sebagai catatan, Laut Timur dikenal sebagai Laut Jepang secara internasional.

Menurut laporan tersebut, Kim menuduh Korea Selatan sering melanggar kedaulatan negaranya dengan memaksakan “Garis Batas Utara” (NLL), garis demarkasi maritim antara kedua Korea, dan melakukan patroli maritim dan larangan terhadap kapal pihak ketiga.

Pemimpin Korea Utara juga memberikan perintah kepada militernya untuk memperkuat kesiapannya di perairan utara Pulau Yeonpyeong dan di sebelah barat Semenanjung Korea, di wilayah NLL.

Perairan di dekat NLL, yang dibuat oleh Komando PBB yang dipimpin Amerika Serikat pada akhir Perang Korea pada tahun 1953, telah menjadi lokasi bentrokan sebelumnya antara kedua Korea.

Pada tahun 2010, Korea Utara menorpedo kapal perang Korea Selatan di Laut Kuning, menewaskan 46 Pelaut, dan menembakkan rentetan peluru artileri ke Pulau Yeonpyeong, menewaskan empat lainnya.

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un Pantau Uji Coba Rudal SLCM

Menurut KCNA, Kim menyebut perbatasan de facto sebagai “hantu tanpa dasar apapun berdasarkan hukum internasional”.

"Tidak peduli berapa banyak garis yang ada di laut barat (Korea Utara), dan yang jelas adalah jika musuh melanggar apa yang kami anggap sebagai garis perbatasan maritim, kami akan menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan provokasi bersenjata,” katanya seperti dikutip.

Kim juga berjanji bahwa Pyongyang akan “sepenuhnya mempertahankan kedaulatan maritim kita dengan kekuatan senjata dan tindakan, bukan dengan retorika apa pun”.