TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengklaim kepemimpinan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, di luar negeri sedang mencari alternatif selain Yahya Sinwar setelah kehilangan kontak dengannya.

“Batalyon Khan Yunis terpecah dan tidak berfungsi sebagai entitas militer dengan cara apa pun,” kata Yoav Gallant, Senin, (19/2/2024).

“Hamas masih memiliki margin di kamp-kamp pusat dan di Brigade Rafah dan militernya benar-benar runtuh,” lanjutnya.

Yoav Gallant mengklaim stasiun komunikasi Hamas di Gaza tidak berfungsi, yang berarti bahwa kontak dengan mereka telah terputus.

Menanggapi Yoav Gallant, anggota Biro Politik Hamas, Muhammad Nazzal, mengatakan Yahya Sinwar masih berperan sebagai pemimpin Hamas.

“Sinwar masih menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Hamas, dan semua pemimpin gerakan dipilih melalui pemilihan umum," kata Muhammad Nazzal.

"Pembicaraan Israel tentang pembongkaran kemampuan perlawanan di Gaza tidak benar. Sebagian besar pejuang perlawanan bertempur di Gaza dan kami tidak memberikan informasi gratis kepada musuh," lanjutnya.

Dia menunjukkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, selalu berbohong dan Menteri Pertahanan Israel bersaing dengannya dalam berbohong.

Muhammad Nazzal menekankan bahwa Amerika Serikat (AS) bisa saja memaksakan negara Palestina pada Israel, namun mereka tidak mau melakukannya.

“Kami ingin mencapai kesepakatan pertukaran, namun Netanyahu melakukan manuver untuk mengulur waktu dan memberikan tekanan pada Hamas," kata Muhammad Nazzal, dikutip dari dstornews.com.

Muhammad Nazzal juga menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, tentang Hamas, dengan mengatakan, "Pernyataannya sebagian salah.”

Baca juga: Israel Klaim Tampilkan Video Pemimpin Hamas Yahya Sinwar di Terowongan

Pernyataan Menlu Mesir

Pernyataan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, disampaikan dalam sesi dialog bertajuk “Menuju Stabilitas dan Perdamaian di Timur Tengah,” dalam kegiatan Konferensi Keamanan Munich, Sabtu (17/2/2024).

“Gerakan Hamas berada di luar jangkauan mayoritas yang dapat diterima rakyat dan Otoritas Palestina, yang menunjukkan penolakan mereka, penolakan dukungan terhadap kekerasan dan pengakuan terhadap Israel,” kata Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry.

“Harus ada akuntabilitas dalam pemberdayaan Hamas di Gaza, dan pendanaannya di Jalur Gaza, untuk memperkuat perpecahan antara gerakan tersebut dan entitas utama perdamaian Palestina lainnya, baik itu Otoritas atau PLO,” lanjutnya.