TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, mengecam keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Mengutip Associated Press, Orbán mengatakan, dia akan menentang keputusan tersebut dengan mengundang Netanyahu ke Hungaria.

Dalam komentarnya di radio pemerintah, Jumat (22/11/2024), Orbán menuduh ICC mencampuri konflik yang sedang berlangsung untuk tujuan politik.

Orbán menyatakan bahwa dia akan mengundang Netanyahu ke Hungaria dan berjanji untuk mengabaikan surat perintah itu jika undangannya diterima.

“Kami akan menentang keputusan ini, dan tidak akan ada konsekuensi apa pun baginya,” kata Orbán.

ICC, pengadilan kejahatan perang terkemuka di dunia yang berpusat di Den Haag, mengeluarkan surat perintah penangkapan pada hari Kamis untuk Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan kepala militer Hamas.

Ketiganya dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan perang selama 13 bulan di Gaza.

Surat perintah ICC tersebut, menyatakan ada alasan untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dengan membatasi bantuan kemanusiaan serta secara sengaja menargetkan warga sipil di Gaza.

Hungaria adalah negara anggota ICC.

Negara anggota seharusnya menahan tersangka yang menghadapi surat perintah penangkapan jika tersangka tersebut berada di wilayah mereka.

Namun, ICC sebenarnya tidak memiliki pasukan tersendiri untuk menegakkan aturan tersebut.

Baca juga: Apa Itu ICC, dan Bisakah Benjamin Netanyahu Benar-benar Ditangkap?

Respons Negara Anggota ICC Lainnya

Australia

Australia dengan hati-hati mendukung keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) tetapi menolak untuk secara langsung merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Netanyahu dan Gallant, Anadolu melaporkan.

“Australia menghormati independensi ICC dan peran pentingnya dalam menegakkan hukum internasional,” kata Menteri Luar Negeri Penny Wong.