Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, OSLO – Pemerintah Norwegia setuju menjadi pihak ketiga, yang akan membantu otoritas Palestina memfasilitasi transfer dana pajak beku yang dikumpulkan oleh Israel.

Solusi tersebut ditawarkan pemerintah Norwegia sebagai upaya untuk memungkinkan pembayaran kembali pajak yang ditahan Israel. Dengan begitu Otoritas Palestina (PA) dapat mencegah semakin memburuknya krisis di tengah ketegangan perang.

“Langkah ini kami lakukan agar memungkinkan PA membayar gaji dan menyediakan layanan penting seperti sekolah dan layanan kesehatan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut penting agar Otoritas Palestina mempunyai legitimasi di antara rakyatnya,” kata Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Stoere.

Baca juga: Presiden Brasil Kecam Israel, Samakan Genosida di Gaza dengan Perlakuan Hitler

Tak disebutkan berapa total dana yang akan di transfer Israel, namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Norwegia menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan potongan atau bunga, porsi pendapatan yang akan diterima Palestina nantinya sesuai dengan porsi yang diberikan Israel untuk Gaza.

Melansir dari Al Maydeen pembekuan dana pajak dilakukan pemerintah Israel pasca Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober tahun lalu. Dana pajak tersebut sebenarnya adalah dana yang dikumpulkan atas nama Palestina, oleh Israel lewat kesepakatan protokol Paris pada tahun 1994.

Adapun dana pajak ini berasal dari pungutan bea cukai terhadap barang-barang yang disalurkan untuk pasar Palestina, yang transit melalui pelabuhan Israel. Pendapatan pajak yang dikumpulkan diperkirakan sekitar 188 juta dolar AS setiap bulan.

Akan tetapi setelah serangan Hamas pecah, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memutuskan untuk menunda transfer dana pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Palestina, dengan dalih untuk menghentikan serangan Hamas

Baca juga: Hamas Tegas, Tak Terima Keputusan Apa pun selain Penghentian Agresi di Gaza dan Pertukaran Sandera

“Selama saya menjadi menteri keuangan, Israel tidak akan mentransfer uang pajak ke Otoritas Palestina,” ujarnya Smotrich.

Banyak pihak menilai pembekuan dana sengaja dilakukan Israel sebagai strategi untuk “menghukum” dan “melemahkan” Otoritas Palestina. Karena cara ini dapat membuat PA mengalami krisis keuangan yang berlanjut.

Bahkan akibat pembekuan dana pajak yang dilakukan Israel sejak perang pecah, Morrar dari Palestine Economic Policy Research Institute-MAS mengungkap bahwa PA terpaksa berhutang miliaran utang internal kepada bank lokal, rumah sakit, perusahaan medis, dan sektor swasta untuk tetap beroperasi.