TRIBUNNEWS.COM - Organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di AS, The Council on American-Islamic Relations (CAIR) mengutuk veto AS terhadap resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemannusiaan segera di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, komunitas Muslim Amerika tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dilakukan AS selama sidang PBB.

Direktur Eksekutif CAIR, Nihad Awad mengatakan mereka tidak menyangka dengan keputusan AS yang dianggap mendukung genosida Israel di Gaza.

“Komunitas Muslim Amerika kehabisan kata-kata untuk menggambarkan perasaan kami mengenai dukungan pemerintahan Biden terhadap genosida Gaza,” katanya, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Ia juga mengatakan keputusan AS untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB adalah tindakan yang memalukan.

“Veto terbaru AS terhadap resolusi gencatan senjata PBB sangat memalukan," tegas Awad.

Menurutnya, Presiden AS Joe Biden harus berhenti menuruti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bersikap tegas.

"Presiden Biden harus berhenti bertindak seperti pengacara Benjamin Netanyahu dan mulai bertindak seperti Presiden Amerika Serikat,” kata Awad.

Oleh karena itu, komunitas muslim AS menyerukan untuk tetap menolak pemerintahan Biden terhadap agresi Israel di Gaza.

“Kami menyerukan kepada rakyat Amerika untuk terus menyatakan penolakan mereka terhadap dukungan pemerintahan Biden terhadap kejahatan perang yang dilakukan pemerintah Israel dengan menghubungi Gedung Putih dan pejabat terpilih mereka dan menyerukan mereka untuk menuntut gencatan senjata, akses terhadap bantuan kemanusiaan, dan upaya untuk mencapai tujuan kemanusiaan perdamaian yang adil dan abadi," katanya.

Negara-negara Arab, yang dipimpin oleh Aljazair, mengajukan rancangan resolusi tersebut ke pemungutan suara pada Selasa.

Resolusi tersebut mendapat dukungan luas di Dewan Keamanan PBB dengan 13 dari 15 negara anggotanya memberikan suara mendukung.

Baca juga: Arti Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi Gencatan Senjata, Lawan 153 Negara yang Serukan Damai

Tiga belas anggota dewan memberikan suara mendukung rancangan undang-undang tersebut.

Sementara Inggris abstain dalam sidang tersebut.