Banyak orang di seluruh dunia, termasuk para anggota terkemuka PBB, memandang solusi dua negara sebagai resolusi diplomatik yang paling diinginkan terhadap konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Israel dan Palestina.

“Ada dua orang yang bersaing memperebutkan sebidang tanah kecil yang sama, dan setelah seratus tahun, dan bahkan sebelum itu, banyaknya kekerasan, kebencian, balas dendam, dan ketakutan telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kepercayaan dan kemampuan untuk hidup berdampingan bersama,” kata Eyal Mayroz, dosen senior Studi Perdamaian dan Konflik di Universitas Sydney, kepada SBS News.

“Jadi apa yang Anda lakukan dengan hal itu? Bagi saya, dan bagi banyak orang lainnya, satu-satunya solusi yang layak adalah pemisahan, atau sebisa mungkin menyeluruh, antara kedua belah pihak."

"Setidaknya untuk waktu yang cukup lama hingga luka sembuh dan ada sedikit lebih kepercayaan."

Keengganan Israel terhadap solusi dua negara

Masalah solusi dua negara, tambah Mayroz, adalah ketidaksepakatan, permusuhan, dan bentrokan yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak.

“Sampai saat ini, pemerintahan Israel di bawah Netanyahu, telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menghindari dan mencegah pembentukan negara Palestina,” katanya.

Banyak orang di Israel – baik di dalam maupun di luar pemerintahan – kemungkinan besar menentang gagasan untuk meratifikasi perjanjian mengenai negara Palestina sebelum berakhirnya konflik saat ini.

Karena mereka percaya bahwa hal tersebut akan memberi imbalan kepada Hamas atas peristiwa 7 Oktober, menurut Mayroz.

Israel telah membombardir Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk sekitar 30 anak-anak dan lebih dari 200 sandera, menurut pemerintah Israel.

Lebih dari 29.195 orang telah terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza.

Meskipun Netanyahu menolak anggapan bahwa pengakuan negara Palestina dapat terjadi melalui pengaruh eksternal, Mayroz berpendapat bahwa tekanan seperti itu diperlukan untuk akhirnya menjadi perantara perjanjian perdamaian.

Baca juga: Prancis Siap Pertimbangkan Mengakui Negara Palestina Jika Israel Terus Menentang Solusi Dua Negara

“Pandangan saya adalah bahwa tidak ada hal lain selain pemaksaan internasional atau eksternal yang sangat kuat dari kedua belah pihak, dan terutama terhadap Israel, yang akan memajukan segala bentuk perundingan perdamaian yang berarti,” katanya.

Prasyarat untuk melakukan hal tersebut, tambahnya, adalah adanya perubahan dalam pemerintahan.

“Jadi perlu ada perubahan signifikan di pihak Palestina, tapi yang jelas terutama di pihak Israel.”