TRIBUNNEWS.COM - Penolakan Benjamin Netanyahu terhadap pengakuan atas negara Palestina mendapat dukungan besar dari para politisi Israel pada hari Rabu (21/2/2024), dilansir SBS News.

Sebanyak 99 dari 120 orang memberikan suara setuju dengan perdana menteri Israel tersebut.

Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya seruan internasional untuk membahas kembali perundingan mengenai masalah negara Palestina.

Deklarasi Israel yang dibuat di Knesset menyatakan bahwa perjanjian permanen apapun dengan Palestina, tidak akan ditentukan oleh kekuatan internasional atau eksternal, melainkan dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak.

“Knesset memberikan suara mayoritas untuk menentang segala upaya yang secara sepihak memaksakan negara Palestina pada Israel," kata Netanyahu.

“Perdamaian hanya dapat dicapai setelah kita mencapai kemenangan total atas Hamas dan melalui negosiasi langsung dengan para pihak, negosiasi langsung tanpa prasyarat.”

Hasil tersebut dikecam oleh Kementerian Luar Negeri Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyatakan bahwa keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB dan pengakuannya oleh negara-negara lain tidak memerlukan izin dari Netanyahu.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mendukung deklarasi tersebut tetapi mengklaim bahwa tindakan tersebut "dipelintir" oleh Netanyahu.

Ia menambahkan: "Tidak ada satu pun pejabat di dunia yang menawarkan pengakuan sepihak atas negara Palestina."

Penjelasan solusi dua negara

Pengakuan resmi Palestina sebagai negara merdeka dikenal sebagai “solusi dua negara”.

Baca juga: 99 dari 120 Anggota Knesset Israel Dukung Netanyahu Tolak Pendirian Negara Palestina Merdeka

Solusi dua negara pertama kali diusulkan pada tahun 1937, yang secara efektif membagi wilayah barat Sungai Yordan menjadi dua negara yang berbeda – satu negara diperintah oleh Israel, yang lainnya oleh Palestina.

Perincian tentang bagaimana wilayah-wilayah ini dibagi-bagi, dan siapa sebenarnya yang berhak mengklaim kepemilikan atas wilayah-wilayah tersebut, menjadi subyek perdebatan.

Sehingga, berbagai pihak selama bertahun-tahun menolak usulan yang mereka anggap tidak masuk akal ini.