TRIBUNNEWS.COM - Kanselir Jerman Olaf Scholz dikritik pedas oleh Inggris setelah menyebut ada tentara Inggris yang beroperasi di Ukraina.

Sebelumnya, Scholz menyebut negaranya tak akan memasok rudal jarak jauh Taurus ke Ukraina karena pengoperasian rudal itu memerlukan keberadaan personel militer Jerman di Ukraina.

Kemudian, dia secara tidak langsung mengungkap bahwa tentara Inggris telah membantu Ukraina menembakkan rudal untuk melawan Rusia.

"Taurus senjata dalam jarak sangat jauh, dan apa yang telah dilakukan pihak Inggris dan Prancis dalam hal kontrol target dan bantuan kontrol target tak bisa dilakukan di Jerman," kata Scholz dikutip dari Russia Today.

Scholz juga menyinggung risiko Jerman terlibat langsung dalam perang Ukraina-Rusia jika negaranya mengirimkan Taurus.

Adapun di Jerman sendiri Scholz dikritik karena tidak mengirimkan bantuan senjata, terutama senjata jarak jauh, yang diperlukan Ukraina untuk melawan Rusia.

Pernyataan Scholz itu ditanggapi sinis oleh Tobias Ellwood, mantan Ketua Komite Pertahanan Majelis Rendah Inggris.

Menurut Ellwood, ucapan Scholz itu adalah "penyalahgunaan intelijen secara terang-terangan, yang sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian dari keengganan Jerman untuk mempersenjatai Ukraina dengan sistem rudal jarak jauhnya".

Ellwood yang kini menjabat sebagai anggota Majelis Rendah juga meyakini pernyataan Scholz akan dimanfaatkan Rusia untuk meningkatkan eskalasi.

Politikus Jerman bernama Norbert Rottgen turut mengkritik pernyataan Scholz.

"Pernyataan Kanselir tentang dugaan keterlibatan Prancis dan Inggris dalam pengoperasian rudal jarak jauh yang digunakan di Ukraina sama sekali tidak bertanggung jawab," kata Rottgen dikutip dari The Independent.

Baca juga: Anggota NATO Ini Siap Jadi Negara Pertama Kirim Tentaranya ke Ukraina

Scholz sendiri telah berdebat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron perihal perang di Ukraina.

Dia menolak gagasan apa pun tentang pengiriman pasukan NATO atau pasukan Barat di negara bekas Uni Soviet itu.

Sementara itu, pada hari Selasa, (27/2/2024), Financial Times mengutip pernyataan perjabat senior pertahanan Eropa yang isinya mengungkapkan keberadaan pasukan Barat di Ukraina.