Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, PYONGYANG – Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengumumkan perubahan gelar baru menjadi Kamerad Hebat, panggilan tersebut berubah dari nama sebelumnya yakni Pemimpin Hebat.

Adapun gelar baru tersebut resmi disematkan pada nama Kim Jong UN pada awal bulan ini, usai Korea Utara mengedarkan lima poin sumpah yang semuanya harus diikrarkan dan diikuti oleh seluruh warga negara tersebut.

Banyak pihak meyakini perubahan gelar itu sengaja dilakukan Jong Un agar pihaknya dapat memperbesar eksistensi di hadapan masyarakat Korut, mengalahkan prestasi para pendahulunya yakni ayah Kim Jong Il dan kakek Kim Il Sung.

Baca juga: AS Iri Gara-gara Putin Beri Mobil ke Kim Jong Un: Rusia-Korea Utara Langgar Resolusi PBB

Terlebih baru – baru ini, pemerintah Korea Utara telah mengubah pendirian resminya mengenai reunifikasi, dan tidak lagi menganggapnya sebagai prioritas. Bahkan dalam klausul kelima sumpah baru Korut, disebutkan bahwa unifikasi nasional kini tidak berlaku lagi.

“Di masa lalu ada pesan yang konsisten yang mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan kepemimpinan Marsekal Agung Kim Il Sung dan Kim Jong Il, gelar baru yang disematkan pada Kim menunjukkan bahwa ia ingin meningkatkan statusnya di atas mereka,” kata Jiro Ishimaru dari Asia Press.

Sebagai informasi perubahan gelar seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Kim Jong Un, sebelumnya pimpinan tertinggi di Korut ini telah berulang kali mengubah julukannya. Seperti di tahun 2021 silam, dimana media pemerintah Korea Utara mulai mengganti gelar Kim Jong Un dari "ketua atau pemimpin" menjadi "presiden".

Hong Min, peneliti senior di Korea Institute for National Unification mengatakan bahwa perubahan gelar mungkin sejalan dengan upaya Korea Utara untuk menunjukkan diri sebagai "negara normal" di komunitas internasional.

Selain itu, perubahan gelar juga dimaksudkan untuk mengubah perspektif dunia terhadap status Kim sebagai kepala negara, lantaran masyarakat dunia menganggap gelar "sekretaris jenderal" memiliki peran yang terlalu sempit ketimbang gelar presiden.

"Korea Utara tampaknya telah menggantikan 'ketua/pemimpin' dengan 'presiden' untuk Kim karena Kim dianggap memiliki lebih banyak perwakilan di dunia sebagai kepala negara," ungkap Hong Min seperti dikutip dari Yonhap.