TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel memberikan lampu hijau untuk pembangunan sedikitnya 3.500 unit rumah di tiga pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Ini adalah pertama kalinya sejak awal perang 7 Oktober 2023, ada persetujuan untuk pembangunan perumahan di permukiman ilegal.

Sebelumnya, menjelang perang, sebanyak 3.700 unit permukiman ilegal disetujui dibangun di Yerusalem Timur yang diduduki.

Dikutip dari Al Jazeera, perkembangan ini terjadi setelah Menteri Keuangan Israel dan tokoh ultra-nasionalis, Bezalel Smotrich mengatakan akan ada perluasan pemukiman ilegal.

Perlu diketahui, Smotrich tak hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan Israel. Ia juga memegang peran dalam Kementerian Pertahanan Israel.

Bisa dibilang, dia bertanggung jawab atas beberapa urusan sipil di Tepi Barat yang diduduki.

Terutama urusan yang mengawasi dan menyetujui unit perumahan pemukiman.

Keputusan-keputusan tersebut dapat disetujui atas permintaannya.

"Dalam setahun terakhir, terdapat 18.515 unit rumah di permukiman ilegal yang disetujui," katanya.

Surat kabar Haaretz Israel mengatakan Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil – badan yang menerapkan kebijakan pemerintah Israel di Tepi Barat – telah mengajukan rencana untuk pembangunan 3.476 rumah pemukim pada hari Rabu (6/3/2024), dengan 2.452 di Maale Adumim, 694 di Efrat dan 330 di Efrat. Kedar.

"Musuh berusaha menyakiti dan melemahkan kami, namun kami akan terus membangun dan membangun di negeri ini," tulisnya di X , sebelumnya Twitter, dikutip dari BBC.

Baca juga: Rudal Anti-Tank Hizbullah Koyak Pemukiman Margaliot Israel, 1 Tewas dan 7 Luka-luka

Sebuah laporan Peace Now mengatakan, telah terjadi “lonjakan aktivitas pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya” di Tepi Barat sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada Januari 2024.

Pada periode yang sama, Tepi Barat juga mengalami peningkatan kekerasan.

PBB mengatakan setidaknya 413 warga Palestina – anggota kelompok bersenjata, penyerang dan warga sipil – telah tewas dalam insiden terkait konflik di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, atau di Israel sejak Oktober.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)