Ada Rencana Deportasi Paksa 2,3 Juta Penduduk Gaza di Balik Netanyahu Prakarsai Bantuan via Siprus

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memprakarsai rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Siprus bekerja sama dengan Presiden AS Joe Biden, kata sumber diplomatik senior kepada The Jerusalem Post pada 10 Maret.

“Netanyahu mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan maritim bagi penduduk sipil di Jalur Gaza, bekerja sama dengan pemerintahan Biden,” kata sumber tersebut.

Menurut sumber tersebut, Netanyahu berdiskusi dengan Presiden Biden mengenai konsep “pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laut, bergantung pada inspeksi Israel di Siprus” pada tanggal 22 Oktober, hanya dua minggu setelah perang dimulai.

“Kemudian, pada tanggal 31 Oktober, Perdana Menteri Netanyahu menguraikan strategi ini kepada Presiden Siprus [Nikos] Christodoulides,” sumber itu menambahkan.

Netanyahu dan Biden membahas proposal tersebut lagi pada 19 Januari.

The Jerusalem Post mencatat lebih lanjut bahwa sumber tersebut, yang dipandang dekat dengan Perdana Menteri, menyatakan bahwa "Biden hanya melaksanakan rencana Netanyahu, bukan memulai sesuatu yang baru."

Namun, dalam pidato kenegaraan minggu lalu, Biden mengumumkan rencananya bagi militer AS untuk membangun pelabuhan darurat sementara di lepas pantai Gaza untuk membantu memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laut.

Laporan media menyebutkan bahwa Biden mengusulkan rencana tersebut karena frustrasi atas penolakan Netanyahu untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza, di mana warga Palestina mulai meninggal karena kelaparan.

Laporan juga menunjukkan bahwa Biden menentang rencana Netanyahu untuk melancarkan invasi darat ke Rafah, kota di perbatasan Mesir di mana lebih dari 1 juta pengungsi Palestina berlindung.

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan telah memperingatkan bahwa invasi Israel ke Rafah akan menjadi “pertumpahan darah.”

Laporan bahwa Netanyahu memprakarsai rencana pengiriman bantuan melalui laut dan bahwa ia serta Biden bekerja sama untuk mewujudkannya menimbulkan kekhawatiran bahwa pelabuhan sementara tersebut dibangun untuk tujuan lain.

Rencana seperti itu akan mengalihkan tanggung jawab dan kecaman dari Israel karena menolak mengizinkan bantuan ke Gaza.

Hal ini mungkin juga membuka pintu bagi pembersihan etnis.

Pada 13 Oktober, satu minggu sebelum Netanyahu menyarankan pengiriman bantuan melalui laut, Kementerian Intelijen Israel membocorkan rencana untuk mendeportasi paksa 2,3 juta penduduk Gaza dengan alasan kemanusiaan.

Rencana tersebut mengusulkan agar Gaza menjadi sangat berbahaya sehingga penduduknya secara sukarela memilih untuk meninggalkan jalur yang dibombardir dan dikepung sebagai pengungsi ke Mesir, Yunani, Spanyol, atau bahkan Kanada.

Hal ini, pada gilirannya, akan membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok Gaza yang tidak berpenghuni dan membangun pemukiman Yahudi di sana.

Jika pasukan Israel menyerbu Rafah, seperti yang diancam Netanyahu, setelah pelabuhan sementara AS didirikan, hal ini akan memungkinkan Israel untuk memaksa sejumlah besar warga Palestina meninggalkan Gaza melalui laut, dan tidak dapat kembali lagi.

(Sumber: The Cradle)