Media Israel Sebut Kepala Intelijen PA akan Bentuk Angkatan Bersenjata di Gaza Selatan, Lawan Hamas?

TRIBUNNEWS.COM - Channel 14 Israel melaporkan, Kepala Badan Intelijen Umum (GIS) Otoritas Palestina (PA), Majed Faraj telah memprakarsai pembentukan angkatan bersenjata di Gaza selatan.

Laporan itu menambahkan, pasukan bentukan Faraj tersebut terdiri dari keluarga-keluarga yang tidak bersekutu dengan Hamas untuk mendistribusikan bantuan dari selatan ke utara Jalur Gaza.

Baca juga: Israel Mau Persenjatai Warga Palestina, Situs Hamas: Yang Ikut Akan Diperlakuan dengan Tangan Besi

Sebelumnya, saluran berita Israel, KAN, melaporkan Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi baru-baru ini bertemu dengan Faraj dengan persetujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti dikutip dari laporan Al-Ghad .

KAN mengindikasikan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant mengusulkan agar Faraj mengelola Gaza untuk sementara setelah perang berakhir.

Saluran tersebut juga menyatakan, Israel sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Faraj untuk membangun alternatif selain Hamas sehari setelah perang.

Namun, saluran tersebut mencatat kalau Israel lebih menyukai opsi dan pilihan untuk tidak tidak bergantung pada Otoritas Palestina dalam hal kebijakan perang.

Nama Faraj secara khusus diusulkan sebagai alternatif pengganti Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Menurut laporan pers Israel, Faraj adalah tokoh keamanan paling berkuasa dan senior di PA.

Ia dianggap dekat dengan Abbas dan memiliki hubungan baik dengan pejabat senior keamanan Israel.

Dilaporkan, Faraj berkoordinasi atas nama pihak berwenang dengan Shin Bet dan CIA, serta badan intelijen Arab dan Barat.

Antek Israel Jadi Lawan Hamas

Sebelumnya, sebuah situs web yang terafiliasi kelompok milisi Palestina di Jalur Gaza, Hamas, pada Senin (11/3/2024), memperingatkan individu atau kelompok Palestina agar tidak bekerja sama dengan Israel.

Hamas mewanti-wanti siapapun warga ataupun kelompok Palestina yang mengikuti arahan Israel itu, akan dianggap sebagai kolaborator dan akan ditangani dengan tangan besi, kata situs keamanan Hamas Al-Majd, mengutip seorang pejabat keamanan di pasukan militan Palestina, menurut laporan Reuters.

Wacana pembentukan pasukan keamanan di Gaza Selatan yang dikomandani Otoritas Palestina jelas menimbulkan potensi perang saudara di antara Warga Palestina karena peringatan Hamas ini. 

Baca juga: Pakar Militer: Internal IDF Hancur-hancuran, Salah Perhitungan Lawan Hamas dan Rakyat Gaza

Israel dilaporkan memang berniat mempersenjatai warga Palestina di Gaza untuk ditugaskan menjadi keamanan bagi konvoi bantuan yang masuk di tengah perang yang telah berlangsung selama lima bulan di Jalur Gaza.

Baca juga: Penampakan Bukti Peluru NATO di Tubuh Warga Palestina yang Dibantai Israel Saat Tunggu Bantuan

Startegi Pecah-Belah IDF

Peringatan Hamas itu muncul sebagai tanggapan terhadap laporan media Israel kalau pemerintah Israel sedang mempertimbangkan untuk mempersenjatai beberapa individu atau klan Palestina di Gaza untuk memberikan perlindungan keamanan bagi konvoi bantuan ke wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Wacana Israel itu sebagai bagian dari perencanaan yang lebih luas untuk pasokan kemanusiaan setelah pertempuran berakhir.

Kantor Perdana Menteri Israel menolak mengomentari laporan tersebut.

Sebagai catatan, wacana Israel mempersenjatai kelompok warga Palestina ini sebagai penjaga bantuan kemanusiaan yang masuk, muncul seminggu setelah puluhan warga Palestina tewas dalam insiden di mana massa mengepung konvoi truk bantuan yang memasuki Gaza utara dan tentara melepaskan tembakan.

Baca juga: AS Veto Pernyataan DK PBB yang Kutuk Israel Bantai Warga Palestina di Tragedi Tepung Berdarah

Israel cuci tangan ikut terlibat dalam tragedi yang dikenal dengan Flour Massacre tersebut meski sejumlah laporan dari lembaga internasional menyebut kalau IDF memang sengaja menembaki warga Palestina yang berkerumun di sekitaran truk pengangkut bantuan.

Upaya Israel mempersenjatai warga sipil Palestina untuk menjaga sendiri bantuan yang datang, dianggap sebagai taktik pecah belah.

Hamas menyatakan, Israel memanfaatkan situasi dengan merayu sejumlah klan dan keluarga di Gaza untuk mau menjadi satuan pengamanan (Satpam) atas bantuan yang masuk. 

“Upaya Pendudukan untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dan klan dari beberapa keluarga untuk beroperasi di Jalur Gaza dianggap sebagai kolaborasi langsung dengan Pendudukan dan merupakan pengkhianatan terhadap bangsa yang tidak akan kami toleransi,” kata situs tersebut, mengutip pejabat tinggi Hamas.

“Upaya Pendudukan (Israel) untuk membentuk badan-badan yang mengelola Gaza adalah sebuah ‘konspirasi gagal’ yang tidak akan terwujud,” tambah pernyataan tersebut.

Dengan semakin longgarnya ketertiban sipil di Gaza dan polisi menolak memberikan keamanan kepada konvoi karena risiko menjadi sasaran pasukan Israel, masalah keamanan distribusi makanan dan pasokan lainnya yang sangat dibutuhkan telah menjadi masalah besar.

Baca juga: Hamas, Fatah. PIJ, PFLP, dan Faksi Lain Mau Satukan Kekuatan Bentuk Angkatan Bersenjata Palestina

Dinamika Kelompok di Gaza 

Gaza memiliki beberapa klan keluarga tradisional yang besar, berafiliasi dengan faksi politik, termasuk Hamas dan Fatah, kelompok saingan yang mendominasi Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Beberapa dari klan tersebut diyakini memiliki persenjataan lengkap dan belum ada indikasi bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Israel.

Menanggapi rencana Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk menciptakan koridor laut untuk mengirim kapal bantuan ke daerah kantong tersebut, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengatakan hal itu adalah langkah “positif” tetapi dunia seharusnya bertindak untuk mengakhiri perang.

“Memastikan seluruh kebutuhan penduduk di Jalur Gaza terpenuhi bukanlah sebuah bantuan dari siapa pun; itu adalah hak yang dijamin berdasarkan hukum humaniter internasional bahkan di masa perang,” kata Naim kepada Reuters.

“Jika pemerintah AS serius dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan, jalan termudah dan terpendek adalah berhenti menggunakan hak veto untuk memungkinkan gencatan senjata tercapai, dan memaksa Israel untuk membuka semua jalur darat dan mengizinkan masuknya semua bantuan yang diperlukan,” kata Naim.

(oln/memo/*)