Komandan Tertinggi IDF di Tepi Barat Mendapat Serangan dari Puluhan Ekstremis Yahudi di Hebron

TRIBUNNEWS.COM- Puluhan Ekstremis Yahudi di Hebron Menyerang Mayjen Avi Bluth, Komandan Tertinggi IDF di Tepi Barat.

Puluhan ekstremis Yahudi di Hebron untuk melakukan ziarah tahunan mencoba menyerang kepala Komando Pusat IDF Mayjen Avi Bluth.

Menurut militer berada di kota titik api Tepi Barat pada hari Jumat untuk mengamankan pertemuan tersebut.

Lima tersangka ditangkap oleh polisi setelah mereka mengejar Bluth dan tentara yang menyertainya, sambil menyebut komandan IDF sebagai "pengkhianat." 

Kepala Komando Pusat biasanya memiliki hubungan yang tegang dengan para ekstremis pemukim, karena tentara bertugas untuk mengendalikan mereka di Tepi Barat.

IDF mengatakan bahwa sekelompok tersangka berusia muda mengejar Bluth dan mencoba memblokir jalan keluar yang dibutuhkan militer untuk aktivitas operasional.

Tidak ada korban luka yang dilaporkan pada Bluth dan prajurit yang bersamanya.

Setelah lima tersangka ditangkap, para perusuh yang berkumpul dibubarkan, kata tentara, seraya menambahkan bahwa mereka mengutuk keras kekerasan tersebut.

Setiap tahun, puluhan ribu umat Yahudi mengunjungi Hebron untuk memperingati pembacaan Taurat tahunan atas pembelian situs tempat Makam Leluhur Abraham berada untuk menguburkan istrinya, Sarah. 

Selama beberapa tahun terakhir, para perusuh Yahudi menargetkan penduduk Palestina yang pergerakannya di kota itu dibatasi lebih lanjut oleh IDF untuk mengamankan wilayah itu bagi para peziarah.

Belum ada komentar langsung mengenai upaya serangan terhadap Bluth dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau Menteri Pertahanan Israel Katz, yang terakhir pada hari Jumat mengumumkan diakhirinya perintah penahanan administratif untuk pemukim Tepi Barat, yang berarti Israel sekarang akan menggunakan kebijakan kontroversial menahan tersangka tanpa dakwaan hanya terhadap tersangka warga Palestina.

Shin Bet dilaporkan telah memperingatkan terhadap tindakan tersebut, dengan kepala badan keamanan Ronen Bar mengatakan pada bulan Juni bahwa pelarangan tindakan terhadap warga Israel "akan mengakibatkan kerugian langsung, berat dan serius terhadap keamanan negara" dalam kasus-kasus di mana ada informasi yang jelas bahwa seorang tersangka mungkin melakukan serangan.

Kebijakan penahanan administratif memungkinkan Kementerian Pertahanan menahan tersangka tanpa dakwaan.