Setelahnya, ia mengambil gelar master dan PhD di Universitas George Washington, Washington, Amerika Serikat.

Penuhi Tuntutan Internasional

Meski Abbas tetap menjadi tokoh paling berkuasa di Otoritas Palestina (PA), penunjukan Mustafa sebagai Perdana Menteri baru merupakan demonstrasi kesediaan untuk memenuhi tuntutan internasional untuk perubahan dalam pemerintahan.

Dikutip dari Reuters, Mustafa ditugaskan untuk memimpin bantuan dan pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur akibat perang selama lima bulan.

Baca juga: Suku-Suku di Gaza Tolak Jadi Antek Israel, Hamas Justru Ditikam Bos Intelijen Otoritas Palestina?

Ia juga dituntut untuk mereformasi lembaga-lembaga Otoritas Palestina.

PA menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang diinginkan Palestina sebagai inti negara merdeka di masa depan.

Namun, mereka kemungkinan juga memainkan peran penting dalam mengelola Gaza setelah pertempuran berakhir.

Meskipun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menyatakan penolakan keras terhadap keterlibatan PA dalam mengelola wilayah tersebut.

PA, yang dikendalikan oleh faksi politik Fatah pimpinan Abbas, telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Hamas.

Baca juga: Dokter Palestina Gelar Upacara Pernikahan di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza

Kedua faksi tersebut terlibat perang singkat sebelum Fatah diusir dari wilayah Gaza pada tahun 2007.

Namun mereka telah berulang kali mengutuk invasi Israel ke Jalur Gaza, menyusul serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dan mereka bersikeras bahwa mereka harus memainkan peran dalam menjalankan Gaza setelah perang.

(Tribunnews.com/Whiesa)