TRIBUNNEWS.COM -- Kondisi peperangan di garis depan Ukraina dianggap semakin genting, Uni Eropa pun mengingatkan kepada Pemerintah Amerika Serikat bahwa bantuan tidak bisa ditunda menunggu Pemilu AS.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri Josep Borrell dalam sebuah pertemuan di Washington DC, Kamis (14/3/2024) kemungkinan besarserangan Rusia makin masif.

Sementara pasukan Ukraina dilaporkan semakin kelelahan membendung mereka karena persediaan senjata yang makin menipis.

Baca juga: Diserang Drone Ukraina, Kilang Minyak Rostov Berhenti Beroperasi, Rusia Membalas Gempur Karkhov

"Apa pun yang harus dilakukan, harus dilakukan dengan cepat.

Itu benar bagi kami. Kami harus mempercepat. Kami harus meningkatkan dukungan kami, untuk berbuat lebih banyak dan lebih cepat. Itu sebabnya kami meningkatkan kapasitas pertahanan industri kami. Dan hal ini juga berlaku untuk AS," kata Borrell dikutip dari Reuters.

Borrell juga menegaskan bahwa invasi besar-besaran Rusia makin mendesak wilayah Ukraina menyempit ke barat, dan beberapa bulan lagi menjadi penentu keberhasilan Vladimir Putin.

“Banyak analis memperkirakan serangan besar-besaran Rusia pada musim panas ini, dan Ukraina tidak bisa menunggu sampai hasil pemilu AS berikutnya,” kata diplomat terkemuka Uni Eropa tersebut.

Situasi Sulit

Sebelumnya, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi mengakui situasi Ukraina memang semakin sulit.

Sejumlah wilayah di front timur terus-terusan digempur oleh Rusia. Tentara Vladimir Putin ini terus merangsek dan berusaha merebut sejumlah daerah di Donetsk dan Zaporizhzhia.

Sementara Ukraina terus berusaha mempertahankan wilayah Terna, Ivanovske, Berdychi dan Tonenke di Donetsk. Sementara pada wilayah Zaporizhzhia pertempuran sengit terjadi di Verbove dan Robotine.

"Situasinya secara bertahap menjadi lebih sulit dan ada ancaman unit musuh yang maju ke dalam formasi pertempuran kita," ujar Syrsky dikutip dari sebuah media lokal, Kamis (14/3/2024).

Syrsky mengatakan bahwa persenjataan yang dimiliki oleh tentaranya terus-terusan menyusut hingga kondisinya makin sulit.

"Setelah analisis terperinci, semua keputusan yang diperlukan dibuat untuk memperkuat unit militer ini dengan cadangan, amunisi, peralatan perang elektronik," ujarnya.

Baca juga: Dunia Terancam Perang Nuklir, Rusia Siap Gunakan Senjata Nuklir jika Kedaulatan Terancam, Kata Putin

Bantuan Cukup Dua Minggu

Sementara itu diluar persetujuan parlemen AS, Joe Biden dikabarkan akan mengirimkan bantuan senjatanya ke Kiev.

Paket senjata senilai 300 juta dolar atau Rp 4,66 triliun (kurs Rp 15.500/dolar AS) telah dikirimkan ke Ukraina.

Strana menyebutkan bahwa paket tersebut dianggap cukup menjadi bekal pertahanan Ukraina untuk beberapa minggu.

Kantor berita Ukraina Ukrinform mengabarkan, bantuan tersebut diungkapkan oleh juru bicara Pentagon Jenderal Patrick Ryder pada sebuah pengarahan.

Ryder menjelaskan, paket bantuan pertama  tersebut berisi rudal tambahan untuk HIMARS, peluru artileri berbagai kaliber, senjata antipesawat dan antitank, amunisi lainnya, dan peralatan pemeliharaan.

"Paket ini adalah bantuan tahap ke-55, dan bernilai hingga 300 juta dolar AS, dan mencakup kemampuan untuk mendukung kebutuhan pertahanan udara, artileri, dan anti-tank Ukraina," kata Ryder dikutip dari Ukrainska Pravda.

Senjata-senjata yang dikirimkan tersebut adalah rudal antipesawat Stinger, amunisi untuk HIMARS, peluru artileri 155 mm, termasuk munisi berdaya ledak tinggi dan cluster, serta peluru 105 mm.

Tahap baru ini mencakup 84 sistem anti-tank, amunisi senjata kecil, amunisi penghancur untuk pembersihan rintangan, dan suku cadang untuk kendaraan dan peralatan pendukung lainnya.

Ryder menjelaskan bahwa paket bantuan tersebut merupakan Otoritas Penarikan Presidensial atau paket PDA yang tidak membutuhkan persetujuan dari kongres AS.

Namun jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan segera disetujui DPR AS yaitu sekitar 60 miliar dolar AS.