Korea Utara dan Rusia menjadi semakin dekat selama setahun terakhir ketika Korea Utara mengembangkan senjata dan program nuklirnya dan Moskow melanjutkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Amerika Serikat dan Korea Selatan telah menyampaikan kekhawatiran bahwa Korea Utara memasok senjata kepada Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina dengan imbalan keahlian teknologi.

Rusia dan Tiongkok, sekutu tertua Korea Utara, telah berulang kali memblokir upaya untuk menjatuhkan sanksi baru PBB terhadap Korea Utara atas larangan uji coba rudal balistiknya.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai, pemberian Aurus juga merupakan pelanggaran sanksi PBB.

“Kami mengecam Korea Utara karena sikapnya yang kurang ajar dengan mengungkapkan secara terbuka pelanggaran sanksi PBB,” kata seorang pejabat kementerian, dikutip dari Al Jazeera.

“Rusia juga harus menyadari tanggung jawabnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan menghentikan tindakan yang melanggar norma-norma internasional,” tambah pejabat itu.

Media pemerintah mengatakan bahwa Kim juga memantau latihan pasukan terjun payung pada hari Jumat yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan tentaranya menduduki wilayah musuh dengan satu serangan.

Sikap AS

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) berpendapat Rusia melanggar sanksi internasional terhadap Korea Utara ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, menghadiahkan sebuah mobil mewah kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan penyerahan mobil mewah limusin Aurus buatan Rusia oleh Putin kepada Kim Jong Un kemungkinan bertentangan dengan hukuman PBB terhadap Korea Utara.

”Resolusi Dewan Keamanan PBB memang mengharuskan seluruh negara anggota PBB untuk melarang pasokan kendaraan transportasi dan pasokan mobil mewah ke DPRK (Korea Utara)," kata Matthew Miller, Rabu (21/2/2024).

"Jika ini benar, maka nampaknya Rusia sekali lagi melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukungnya sendiri,” tambahnya, dikutip dari Azerbaycan24.

Miller melanjutkan dengan bercanda bahwa Kim Jong Un seharusnya mendapatkan perpanjangan garansi.

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menampik anggapan bahwa Moskow melanggar sanksi.

Ia juga menanggapi tuduhan serupa dari pejabat Korea Selatan pada Selasa (20/2/2024).