Israel-AS Makin Tak Akur, Pejabat Zionis Keluhkan Kiriman Senjata AS yang Makin Lemot Tibanya
Lambatnya pengiriman bantuan militer itu terjadi di tengah ketegangan antara AS dan Israel perihal krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Tiara Shelavie
Sementara itu, Biden juga sudah berani mengkritik Perdana Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka.
Dua di antara para senator yang turut menandatangani surat itu ialah Bernies Sanders dan Elizabeth Warren. Keduanya pernah menjadi calon presiden.
Senator lainnya ialah Mazie Hirono yang mewakili Hawaii, Chris Van Hollen yang mewakili Maryland, dan Jeff Merkley yang mewakili Oregon.
Mereka meminta Biden mematuhi aturan yang tercantum pada Bagian 620I dalam Undang-Undang Bantuan Luar Negeri.
Pada bagian itu disebutkan adanya larangan untuk membantu negara-negara yang membatasi akses terhadap bantuan kemanusiaan.
"Menurut laporan masyarakat dan pernyataan Anda sendiri, pemerintahan Netanyahu melanggar undang-undang ini," kata delapan senator itu dalam surat tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
Mereka mengatakan rezim Netanyahu telah gagal untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi pengiriman bantuan dengan aman.
Israel sendiri membantah telah menghalangi akses bantuan kemanusiaan. Namun, para pekerja Internasional menuding Israel membuat pengiriman bantuan menjadi sulit.
Menurut para pekerja itu, Israel meneruskan tindakan kekerasan dan menutup perlintasan di perbatasan.
Sebagai contoh, pada bulan Februari lalu para staf PBB menuding Angkatan Laut Israel menembaki konvoi yang membawa makanan ke Gaza utara.
Gaza sudah dikepung oleh Israel sejak perang meletus 7 Oktober 2023 lalu. Warga Palestina di sana kesulitan mengakses makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya.
"AS seharusnya tidak memberikan bantuan militer kepada negara yang mengganggu bantuan kemanusiaan AS," kata senator AS dalam surat itu.
"Hukum Federal sudah jelas, dan mengingat daruratnya krisis di Gaza dan penolakan Netanyahu secara berulang kali untuk membicarakan keprihatinan AS akan masalah ini, tindakan yang mendesak diperlukan guna mengamankan perubahan dalam kebijakan oleh pemerintahannya."
(Tribunnews/Febri)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.