Bela Yahudi Ultra-ortodoks, Netanyahu Ancam Para Menteri Israel Soal Undang-Undang Haredi

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengirimkan pesan kepada para menteri di partainya, Likud, yang menyatakan kalau dia tidak akan menyerah memperjuangkan Rancangan Undang-undang  (RUU) Haredi.

RUU tersebut menjadi kontroversial karena memberika pengecualian terhadap kaum Yahudi Haredi Ultra-ortodoks untuk tidak mengikuti wajib militer.

Mahkamah Agung Israel pada tahun 2018 membatalkan undang-undang yang memberikan pengecualian terhadap pria Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer, dengan alasan perlunya beban dinas militer ditanggung bersama oleh seluruh masyarakat Israel.

Parlemen Israel gagal menghasilkan peraturan baru, sementara penangguhan wajib militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks yang diberikan pemerintah berakhir pada Maret ini.

Baca juga: Perang Tak Juga Dimenangkan, Israel Umumkan Perintah Penambahan Masa Tugas Ribuan Tentara

Lembaga penyiaran publik Israel, Kan, dilansir Khaberni, melaporkan Netanyahu memberi tahu para menterinya kalau tanpa undang-undang tersebut tidak akan ada pemerintahan.

Laporan itu menekankan, dengan semakin dekatnya tenggat waktu untuk mengajukan undang-undang baru, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan kalau dia tidak akan mendukung garis besar yang telah disusun Netanyahu untuk RUU Haredi.

Baca juga: Gallant Mau Yahudi Ultra-Ortodoks Harus Masuk Militer, Netanyahu: Kamu Bahayakan Stabilitas Israel

Gallant juga mengkritik rekan-rekan anggota koalisinya karena menolak bersikap “fleksibel", mengenai masalah pengecualian menyeluruh dari tentara Israel untuk komunitas ultra-Ortodoks.

Beberapa jam kemudian, pemimpin Persatuan Nasional Benny Gantz mengancam akan meninggalkan koalisi jika undang-undang kontroversial itu disetujui.

Yahudi-Ultraordotoks Tak Dipenjara Jika Mangkir Wajib Militer

Sejak awal perang melawan Hamas, pemerintah Israel  telah memanggil total 287.000 tentara cadangan, mengumumkan tanggal perekrutan awal untuk sekitar 1.300 anggota program pra-militer, dan mendesak agar masa dinas wajib militer dan tentara cadangan ditingkatkan secara signifikan.

Rencana terbaru ini, yang dipresentasikan oleh lembaga pertahanan bulan lalu, menimbulkan reaksi balik di kalangan anggota parlemen dari berbagai spektrum politik dan mendorong desakan berbagai undang-undang untuk mengakhiri pengecualian de facto bagi kaum haredim.

Situs web Ynet melaporkan, rencana yang diusulkan oleh Netanyahu juga tidak menentukan kuota pria Yahudi ultra-Ortodoks yang mendaftar setiap tahunnya.

Sebaliknya, undang-undang tersebut menaikkan rancangan usia pengecualian menjadi 35 tahun, sekaligus memastikan bahwa laki-laki Haredi yang tidak mendaftar tidak akan menghadapi hukuman pidana.

Hal ini juga mencakup rencana untuk membentuk batalyon khusus Yahudi ultra-Ortodoks di tentara Israel dan menambah posisi Haredi di layanan darurat dan kantor pemerintah di negara tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Channel 12 pada Minggu, proposal tersebut juga menetapkan bahwa proses persetujuan undang-undang wajib militer hanya akan dimulai pada akhir Juni – sesaat sebelum reses Knesset.

(oln/kan/khbrn/*)