Bantuan ke Palestina Jalur Darat Banyak Hambatan, Pemerintah RI akan Salurkan Bantuan Via Airdrop
Pemerintah Indonesia bakal bekerjasama dengan Pemerintah Yordania dalam penyaluran bantuan melalui airdrop.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui airdrop atau diterjunkan melalui udara.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan Indonesia bakal bekerjasama dengan Pemerintah Yordania dalam penyaluran bantuan melalui airdrop.
"Di dalam kaitan ini pemerintah Indonesia diajak bicara oleh pemerintah Jordania untuk diajak bersama-sama untuk membantu Palestina melalui udara, melalui air drop," ujar Retno dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Kementerian Luar Negeri telah melakukan pembicaraan dengan Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan hingga Mabes TNI.
Baca juga: Ancaman Kelaparan di Palestina Tinggi, Israel Malah Larang UNRWA Beri Bantuan Makanan di Gaza Utara
Selain itu, Retno mengaku telah melaporkan rencana ini dengan Presiden Joko Widodo.
"Kita akan memberikan bantuan melalui udara, air drop. Ini sekarang sedang dimatangkan jenis bantuannya," tutur Retno.
Pemilihan bantuan melalui airdrop, kata Retno, karena banyak hambatan dalam penyaluran bantuan melalui darat.
"Kita tahu banyak sekali hambatan terhadap penyaluran bantuan melalui darat tersebut. Oleh karena itu kita juga mencari jalan bantuan melalui jalur non-darat," kata Retno.
Pemerintah bakal kembali memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat Palestina yang mendapatkan serangan dari Israel. Bantuan yang diberikan sebesar 1 juta dolar AS.
Keputusan pemberian bantuan ini diambil pada Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Haryanto, perwakilan kementerian keuangan perwakilan negara perwakilan kabinet, perwakilan Kemenkes dan perwakilan BPKP.
