TRIBUNNEWS.COM – Israel marah kepada Amerika Serikat (AS) karena memilih abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) perihal resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza.

Segera setelah resolusi itu disahkan, Israel membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Washington, AS.

Israel mengatakan keputusan abstain AS itu telah ”menyakiti” upaya Israel dalam perang di Gaza dan upaya negara itu untuk membebaskan sandera.

“Itu adalah kemunduran yang jelas dari sikap konsisten AS,” ujar kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, (25/3/2024), dikutip dari Vanguard.

Di sisi lain, AS menegaskan bahwa keputusan abstainnya tidak mengubah kebijakan yang telah diambil perihal perang di Gaza.

Meski demikian, negara yang dipimpin Presiden Joe Biden itu dalam beberapa pekan belakangan terlihat makin menekan Israel.

Sebelumnya, AS telah beberapa kali memveto resolusi DK PBB tentang gencatan senjata di Gaza.

Netanyahu batalkan pengiriman utusan

Netanyahu kesal akan keputusan abstain AS. Bahkan, pada hari Senin dia mengaku tidak akan mengirimkan delegasi Israel ke Washington guna mengikuti rapat dengan pejabat AS.

Sebelumnya, Biden telah meminta digelarnya rapat untuk membahas alterantif rencana Israel menginvasi Kota Rafah di Gaza.

Invasi itu, menurut para pejabat AS, bisa menimbulkan bencana kemanusiaan di kota itu.

Baca juga: Israel Tewaskan Sedikitnya 17 Orang di Gaza Selatan setelah PBB Keluarkan Resolusi Gencatan Senjata

Namun, Netanyahu tetap bersikeras akan melancarkan serangan darat ke sana.

Juru bicara Dewan Keamanan AS John F. Kirby mengatakan tidak ada perubahan mengenai posisi AS.

Dia mengklaim AS memilih abstain karena resolusi tersebut “tidak menyertakan kecaman terhadap Hamas”.

“Melalui pernyataan publik, kantor perdana menteri [Israel] tampak mengindikasikan bahwa entah bagaimaa kami telah berubah,” kata Kirby dikutip dari NY Times.

“Kami belum berubah,” katanya menegaskan.

Kirby turut mengomentari batalnya kedatangan utusan Israel ke ibu kota AS.

“Kami berusaha mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada seorang delegasi pekan ini perihal penyelidikan opsi-opsi yang memungkinkan dan alternatif dari serangan darat besar di Rafah.”

“Kami merasa punya pelajaran berharga untuk dibagikan,” kata dia menambahkan.

Kirby menyebut Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant masih berada di Washington pada hari Senin.

Gallant mengikuti rapat dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan kemudian akan menghadiri rapat dengan Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

Sebelum bertemu dengan Sullivan, Gallant tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa Israel akan menyetujui adanya gencatan senjata di Gaza.

Baca juga: Israel Ngeyel, Tolak Patuhi Resolusi DK PBB: Tak Ada Gencatan Senjata di Gaza

“Kami akan melancarkan operasi melawan Hamas di mana saja, termasuk di tempat-tempat yang belum pernah kami jadikan tempat operasi,” ujar Gallant.

“Kami tak punya hak moral untuk menghentikan perang saat masih ada sandera yang ditahan di Gaza.”

Adapun pada hari Selasa, Gallant dan Austin akan membahas rencana Israel menyerang Rafah.

Sekretaris Pers Pentagon Mayjen Patrick Ryder menyebut Israel meminta AS untuk mengirimkan lebih banyak senjata ke negara Zionis itu.

Ryder mengatakan Israel harus mempunyai rencana mendetail untuk melindungi warga sipil sebelum serangan dilancarkan.

“Suatu invasi darat, terutama tanpa adanya rencana kredibel apa pun, adalah suatu kesalahan , mengingat adanya banyak warga, warga telantar, yang berada di sana pada waktu itu,” ujar Ryder kepada awak media.

Resolusi dari PBB dan peran AS di dalamnya telah membuat marah sejumlah pejabat sayap kanan Israel.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyebut abstainnya AS adalah bukti bahwa Biden “tidak memprioritaskan Israel dan kemenangan dunia atas terorisme”.

Bahkan, Ben-Gvir dalam pernyataannya mengatakan resolusi itu seharusnya memicu Israel untuk memperbesar serangannya di Gaza.

Adapun Israel sudah berulang kali dikecam karena serangannya di Gaza sejak perang meletus pada bulan Oktober 2023.

Saat ini sudah ada lebih dari 30.000 warga Palestina di Gaza yang tewas karena serangan Israel.

(Tribunnews/Febri)